Tahun 2018 Dinilai Buruk Oleh ANRI, OPD Diminta Tingkatkan Kerjasama dengan Disarpus Malut

SOFIFI, Tvonlinetidore.Net – Penataan Arsip kelembagaan pada 2018 tahun kemarin di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dan sejumlah kabupaten/Kota di Maluku Utara (Malut) dinilai buruk oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Namun pada pengawasan tahun berikutnya, yakni di 2019 telah meningkat drastis. Hal ini disampaikan Plt Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Malut, Rahwan K Suamba saat dikonfirmasi Tvonlinetidore.net melalui aplikasi tukar pesan (WhatsApp). Minggu, (22/9/2019).

Dikatakan demikian karena berdasatkan rapat evaluasi hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) tahun 2019 di Sofifi pada akhir pekan kemarin.

Menurut Rahwan, secara keseluruhan evaluasi di tahun ketiga Disarpus Provinsi dengan dana Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN- ANRI) menunjukan, bahwa dari 10 Kabupaten/Kota sudah ada peningkatan tajam terutama untuk Kelembagaan atau menyangkut 8 (delapan) pedoman yakni, 4 Pilar Kearsipan seperti Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistim Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) dan Jadwal Rretensi Arsip (JRA).

“Selain itu, sejumlah Peraturan Gubernur atau Peraturan Walikota menyangkut Pedoman Arsip Dinamis, Pedoman Arsip Statis, Pedoman Arsip In Aktif dan Pedoman Arsip Vital juga telah diterbitkan,” ujarnya.

Namun demikian, ada beberapa pekerjaan rumah di tahun 2020 yang harus segera dilakukan, yakni penataan arsip di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi massa (Ormas), organisasi politik (Orpol) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bahkan sampai saat ini, kata Rahwan, belum ada penyerahan arsip statis yang masa retensi di atas 10 tahun dari masing-masing OPD ke lembaga Kearsipan Daerah atau Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi.

“Seharusnya, Sudah harus melakukan pemusnahan arsip sesuai JRA dari masing-masing OPD yang terlebih dahulu dinilai kelayakanya oleh Tim pemusnahan Arsip yang di ketuai oleh Disarpus Provinsi dan Kab/Kota dengan melibatkan Biro Keuangan, Biro Hukum dan inspektorat,” pungkasnya.

Olehnya itu, dirinya pun berharap kepada Kepala Daerah dapat mengeluarkan instruksi kepada Pimpinan OPD di lembaga Pemerintahan agar membangun kerja sama dalam mempercepat penataan kearsipan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tak hanya itu, Ia juga memberikan beberapa catan lain bahwa dari 10 Kabupaten/kota hanya Disarpus Kab Pulau Taliabu dan Kab. Haltim belum ada.

“Mencapai kategori sangat baik adalah Kota Ternate. Karena semua objek yang dikerjakan dinilai sudah memenuhi target,” ujarnya.

Untuk kota Tidore Kepulauan melalui Walikota sudah melantik 17 orang arsiparis sebagai pejabat fungsional terdiri dri 4 orang dari Disarpus Kota Tidore dan Selebihnya tersebar di OPD lingkup Pemda Kota Tidore. (MS)

260 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *