SOFIFI – Dinas Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Utara akan melakukan kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara, dengan tujuan dilakukan pendampingan seluruh kegiatan baik itu Fisik maupun Non Fisik.
Hal ini dibuktikan saat Kepala Dinas PUPR Malut, Santarani Abu Sama melakukan silahturahmi sekaligus diminta untuk kerja sama pendampingan seluruh kegiatan Dinas PUPR Malut, di Kantor Ombudsman Perwakilan Malut, Rabu (26/2/2020) kemarin.
Usai dari pertemuan dengan Kadis PUPR Malut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Malut Sofyan Ali kepada Wartwan mengatakan, dalam pertemuan tersebut untuk mendiskusikan rencana kerja sama antara Dians PUPR Malut dan Ombudsman Perwakilan Malut.
Dalam kerja sama ini, meliputi pengawasan terhadap barang dan jasa di lingkup Dinas PUPR Malut, terutama proyek yang sifatnya strategis di Provinsi Maluku Utara.
“Dalam rangka kerja sama ini dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan perilaku atau Maladministrasi sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan Ombudsman RI melakukan pengawasan dalam pelayanan publik khususnya barang publik,”jelasnya.
Dalam hasil diskusi, lanjut dia, telah disepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan kerja sama. Dia juga meminta, harus melibatkan BPKAD dan ULP karena dua instansi ini memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas PUPR Malut.
“Rencananya itu dua minggu ke depan sudah ada penadatanganan kerja sama sesuai dengan tupoksi masing-masing, kalau ombudsman melakukan pengawasan dan pendampingan, mulai dari setiap tahapan pekerjaan samapa hasil pekerjaan,”tutupnya. (Adi)
