SOFIFI – Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih tiga tahun terakhir, dimulai dari tahun 2017-2019 berdasarkan data terlihat pada sektor pertambangan berhasil menyumbangkan surplus neraca ekspor/impor hingga mencapai sekira 54,11% dari total ekspor Maluku Utara.
Hal ini disebabkan karena adanya relaksasi ekspor bijih nikel pada awal tahun 2017 lalu. Namun seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pelarangan ekspor bijih nikel pertanggal 1 Januari 2020 tentu saja berdampak pada menurunnya nilai ekspor Maluku Utara terutama pada sektor pertambangan,”ucap Wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali ketika membuka kegiatan Webinar dengan tema “Potensi dan Pasar Ekspor Non Tambang Dari Maluku Utara” secara virtual melalui video conference, yang bertempat di ruang rapat Wakil Gubernur di Sofifi, Rabu (15/07/2020).
Meskipun penyampaian secara virtual, pada pembukaan rapat ini Al Yasin Ali tak sendiri, dirinya pada kegiatan webinar ini juga didampingi secara virtual oleh Dinas terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, dan Dinas Koperasi dan UKM.
Diketahui, kegiatan yang difasilitasi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Ternate ini juga menghadirkan pembicara dari Atase Keuangan pada Kedutaan Besar RI di Hongkong Buhari Sirait, Atase Keuangan pada Kedutaan Besar RI di Jepang Sonny S. Ramli, Atase Perdagangan RI di India Ferry Samuel J. Sedangkan dalam rapat ini, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Ternate Dicky Hadi Pratama bertindak sebagai moderator.
Lanjut, Menurut Al Yasin, untuk mengatasi menurunnya nilai ekspor yang disebabkan adanya larangan ekspor bijih nikel, maka komoditas unggulan daerah lainnya seperti perikanan, pertanian dan perkebunan segera ditingkatkan produksi dan kualitasnya,”akunya melalui pers rilis yang diterima media ini melalui “Rilis Team Wagub”.
Dia juga mengaku, pergerakan perekonomian daerah di Maluku Utara sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor Pertanian/Perkebunan, perikanan dan jenis hasil laut lainnya.
“Ketiga komoditi ini sebenarnya sudah menembus pasar ekspor, namun tidak terdata karena beberapa eksportir atau pengusaha melakukan ekspor komoditi tersebut melalui daerah lain diantaranya Surabaya dan Jakarta. Hal ini dilakukan karena dipicu oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung setiap kegiatan ekspor seperti laboratorium penguji mutu barang dan sertifikasi barang.
“Untuk mengatasi persoalan ini yang dibutuhkan adalah sinergitas antara instansi-instansi terkait dengan para eksportir atau pengusaha sehingga segala kendala yang menjadi penghambat ekspor dapat diatasi,”ungkap mantan Bupati Halteng ini.
Tambahnya, situasi ekonomi dunia yang sedang lesu dan kemudian diperburuk dengan adanya pandemi covid-19 adalah bagian tidak terpisahkan dari menurunnya nilai ekspor Maluku Utara. Namun dikesempatan itu, ia berharap kondisi
tersebut tidak menjadi penghambat untuk terus bergerak memperbaiki perekonomian daerah. (Ms)
