SOFIFI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Maluku Utara (Malut) sukses canangkan Pulau Maitara sebagai pulau pertama bebas pornografi anak yang berlangsung di tepi pantai wisata, Desa Maitara Utara, Kota Tidore Kepulauan.
Kegiatan tersebut berlangsu di pulau yang dikenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri ini dengan tema “Seribu mimpi Maitara untuk anak Malut” dihadiri Deputi Kementrian Bidang Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI), Nahar, mewakili Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga untuk pengukuhan ketua forum anak dan penandatnganan pakta integritas perkawinan anak serta pengukuhan bunda forum anak provinsi Malut bersama pemerintah daerah dan organisasi Forkopimda di Malut, Kamis (24/9/20).
Deputi Kementrian Bidang Perlindungan Anak RI, Nahar dalam membacakan sambutan Menteri PPPA RI mengataakan bahwa dirinya sangat mengapresiasinya pemerintah Maluku Utara dan kabupaten kota sebab telah menunjukkan komitmen dan langkah kongkrit dalam mewujudkan pemenuhan hak anak. “Tentunya kami juga mengapresiasi dukungan sultan Tidore Kepulauan karena kearifan budaya serta kearifan lokal Indonesia yang memenuhi syarat makna.
Menurutnya, bagi satu negara sumberdaya paling berharga bukan dilihat dari hasil tambang, minyak atau gas bumi, “Sumberdaya paling berharga adalah sumber daya manusianya, tidak ada negara maju tanpa sumberdaya kualitas, “kata Nahar.
Maka, Investasi terbesar kita berada di tangan 30,1 persen atau 79,55 juta anak Indonesia sesuai hasil sensus BPS tahun 2O18, dari angka tersebut dapat kita bayangkan bahwa didalamnya terdapat pentingnya pemenuhan hak-hak anak, “ucapnya.
Lanjut, setiap anak memiliki hak asasi seperti orang biasa, kita telah meratifikasi konvensi hak anak yang telah di cetuskan dalam berbagai undang-undang perlindungan anak yang dimaksud meliputi dua komponen utama untuk mencapai hal-hal tersebut terdapat 4 dasar hak anak yaitu, hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi.
Program desa atau kelurahan bebas pornografi akan menjadi salah satu kunci dalam mencegah pornografi di tingkat angkat rumput sampai saat ini Maluku Utara telah di canangkan pada 8 desa/kelurahan bebas pornografi dan ini merupakan laporan dari DPPPA Provinsi Malut.
“Karena itu besar harapan saya kedepan untuk kedepannya di seluruh desa dan kelurahan di Maluku utara dalam memberikan komitmenya dalam mencegah pornografi anak.
Olehnya itu, diharapkan agar ini jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan serimonial, melainkan ini dianggap sebagai langkah kongkrit. Sebab itu peningkatan kapasitas untuk perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari forum anak di empat desa di Pulau maitara sangat dibutuhkan, “tutupnya.
Kadis PPPA Malut, Musyarifa Alhadar, Penelitian terkini yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan UNICEF Tahun 2014 menunjukan sebagian besar anak dan remaja, baik dipedesaan dan perkotaan telah terpapar dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang bernuansa vulgar.
Menurutnya, Penggunaan internet untuk mengakses situs-situs porno memang sangat sulit untuk dihindari, mengingat bahwa situs-situs semacam itu tersedia sangat banyak dalam dunia maya. Hal ini terlihat dari masuknya situs-situs porno diserach engine sebagai ‘Top 10 Website’ yang paling banyak dikunjungi. Dengan Melihat jumlah pengakses situs-situs porno di internet yang cenderung meningkat dari hari ke hari, maka perlu diwaspadai dampak penggunaan teknologi tersebut terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal si pengguna termasuk dampaknya pada anak-anak sebagai pengguna maupun sebagai objek pornografi.
“Kondisi ini tentu saja berbahaya dan memiliki dampak jangka panjang jika tidak ada penanganan serius oleh pemerintah maupun dari keluarga sebagai lingkungan terdekat dan juga dari masyarakat yang berada dalam suatu wilayah dimana anak itu berada, “ungkapnya.
Untuk itu keinginan yang suci ini dimulai dari Pulau kecil bernama “Pulau Maitara” yang lebih familiar dikenal dengan Pulau Uang Seribu adalah salah satu Pulau yang ada di Kota Tidore Kepulauan yang berada diantara Pulau Tidore dan Ternate, yang terdapat 4 Desa yakni, Desa Maitara, Desa Maitara Selatan, Desa Maitara Tengah dan Desa Maitara Utara.
Harapan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong mimpi-mimpi anak-anak Malut akan dimulai dari pulau uang seribu ini, dengan Kunjungan Ibu Menteri Bintang Puspayogo ke pulau kecil ini, yang akan memberikan inspirasi tersendiri dan semangat untuk Pemerintah dan masyarakat Malut untuk berkomitment dalam memenuhi kepentingan terbaik anak.
Gubernur Malut diwakili Staf Ahli Idham Umasangaji menyampaikan, Malut dengan jumlah anak kurang lebih sebanyak 461.621 pada Tahun lalu, 37.402 anak tersebut berada di Kota Tidore Kepulauan dan 680 diantaranya berada di Pulau Maitara ini.
Dari data laporan kekerasan, belum pernah terlapor dan tercatat kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Pulau Maitara. Dengan kondisi tersebut, kami sangat mendukung Pencanangan Maitara sebagai Pulau Bebas Pornografi dan berharap menjadi Pilot Project bagi wilayah lainnya dalam mewujudkan Perlindungan Anak khususnya dari bahaya Pornografi serta berharap kepada Aparatur Desa dan semua elemen Masyarakat berkomitmen dalam menjalankan sistem perlindungan anak.
Dikatakannya, mewujudkan pulau bebas Pornografi bukan berarti kita menolak perkembangan informasi khususnya melalui internet, namun dengan upaya bersama oleh seluruh unsur Masyarakat, Pemerintah dan Anak itu sendiri untuk berkomitmen agar anak-anak tidak terpapar dengan Pornografi.
“Untuk itu kami mengajak semua pihak mulai dari Orang Tua, Guru, hingga Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam upaya melindungi anak dari ancaman Pornografi dengan bersama-sama bergandeng tangan, dan menjaga agar anak-anak tidak menjadi korban dari teknologi ke depan.
Sementara, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim dikesempatan itu mengatakan, selamat datang di pulau yang kecil ini, walupun kecil namun sudah dikenal luas sampai ke liar negeri. Selain walau kecil pulau ini, namun sudah tertanda di selembaran uang seribu rupiah, “ujar walikota atau biasa di sapa capten Ali.
“Kami selaku kepala daerah mewakili teman-teman sangat mengharapkan dikesempatan akan datang, kunjungan di salah satu kabupaten di Maluku Utara ini agar bisa terjawab, apalagi selama ini kami menunggu-menunggu kedatangan ibu Menteri di Maluku Utara.
Kedepannya kami akan berupaya untuk mempertahankan Maluku Utara sebagai daerah yang bebas akan pornografi. Karena itu kami akan melibatkan toko agama, tokoh masyarakat, TNI dan Polri untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mempertahankan status pulau ini menjadi pulau bebas pornografi anak.
Selai ini daalam keterangan terpisah, Kepala Desa Maitara Tengah Muhlis Malagapi ketiaka dikonfirmasi media ini mengaku, pencanangan pulau Maitara sebagai pulau bebas pornografi anak berdasarkan pendapat kami dari pemerintah 4 desa di pulau Maitara melihat ini merupakan kegiatan yang kami harapkan untuk sama-sama melindungi anak-anak kita agar tidak mengalami dampak negatif dari perkembagan dan pengaruh pornografi terhadap anak.
“Kami sangat berterima kasih dengan dengan adanya kegiatan ini, karen dengan ini bagi kami mampu menjadi salah satu sarana untuk kita sempat mengontrol anak-anak di Maitara ini.
Terpisah, Nasarudin Jumati salah satu masyarakat desa setempat mengatakan, kegiatan pencanangan pulau bebas pornografi anak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPPA dan Pemerintah Daerah adalah langka positif bagai kami masyarakat.
Selain itu, Ia juga mengatakan dengan dikukuhkan pengukuhan forum anak diharapkan tidak berhenti namun harus terus tingkatkan, sehingga menjadi awal dari yang diharapkan bersama.
“Walaupun saat ini di pulau Maitara yang dikatakan bebas dari pornografi, namun dengan pencanangan ini bisa tentu kita cegah hal yang tidak kita inginkan lebih awal khusnya dimasyarakat pulau Maitara,”tutupnya.
Sebagai informasi, kegiatan pencanangan Pulau Maitara Bebas Pornografi juga dirangkaikan dengan pembacaan Komitmen bersama sebagai Pulau Bebas Pornografi, Penandatangan pakta integritas pencegahan perkawinan anak di Malut, Pengukuhan Bunda Forum Anak Maluku Utara kepada Ibu Hj Faoniah Jauhar Kasuba disertai dengan penyerahan Cendramata sekaligus peninjauan industri rumahan (pengolahan ikan fufu) hasil produk lokal.
Kegiatan ini juga dihadiri Walikota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim beserta Wakil Walikota Muhammad Senen, Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman, Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, Forkopimda Malut/Kota Tidore Kepulauan dan dihadiri oleh masyarakat setempat. (*)
