Terima DIPA dan TKDD Tahun 2021, Pagu Pemprov Malut Capai Rp 15,551 Terliun

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) mendapat alokasi dana transfer ke daerah dan desa (TKDD) serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) melalui anggran APBN tahun 2021 senilai Rp. 15,551 trliun.

Setelah mendapatkan TKDD dan DIPA tahun 2021, Wakil Gubernur Malut Ir. M. AL Yasin Ali, M.T didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Malut, Bayu Andy Prasetya, langsung menyerahkan anggaran tersebut secara simbolis kepada 11 Pimpinan negara/lembaga dan 11 pemerintah daerah selaku kuasa penerima DIPA di 8 kabupaten dan dua kota di Malut yang dilangsungkan di ruang aula kantor gubernur Malut, di Sofifi.

Bayu Andy Prasetya dalam laporannya kepada Pemprov Malut mengatakan, penyerahan DIPA tahun 2021 lebih awal dari yang direncanakan, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera melakukan pemilihan dan transformasi ekonomi lebih cepat.

Dengan begitu, ini dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia terap produktif bergerak menyongsong tahun 2021 walaupun sedang berada di masa Pandemi Covid-19.

“APBN tahun 2021 menjadi sangat penting perannya untuk menyeimbangkan beberapa tujuan seperti mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi serta transisi pembangunan nasional. Di tahun 2021 nanti, pemerintah fokus mengarahkan kebijakan fisik yang ada dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,”kata Bayu Andy Prasetya.

Karena itu, untuk menangani pandemi dan dampak yang ditimbulkan tersebut, diperlukan sinergitas dari Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemda untuk saling bahu-membahu bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar APBN tetap tersalurkan secepat mungkin dan bisa terserap ke semua sektor yang membutuhkan, “ujarnya.

Bayu Andy Prasetya ((Foto Humas Pemprov Malut)

Kata Bayu Andy Prasetya, dengan nilai pagu anggaran belanja negara tahun anggaran 2021 di Malut mencapai Rp. 15,551 trliun dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi belanja K/L tahun 2021 sebesar Rp 4,996 triliun untuk 38 K/L yang terdiri dari 325 satuan kerja (Satker). Belanja ini nantinya akan disalurkan melalui dua kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) yaitu KPPN Ternate dan KPPN Tobelo. Belanja tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi utamanya untuk kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Berikutnya, alokasi TKDD tahun 2021 sebesar Rp. 10,555 trliun yang diserahkan kepada 8 pemerintah kabupaten dan 2 pemerintah kota. TKD tersebut akan digunakan untuk peningkatan quality control anggaran, mendorong Pemda dalam PEN serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dikesempatan itu, dirinya juga menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran 2021, perlu adanya persiapan yang cepat dan matang,”tegasnya.

Ir. M. Al Yasin Ali, M.T (Foto Humas Pemprov Malut)

Wakil Gubernur Malut, M. AL Yasin Ali mengatakan sebagaimana disampaikan sebelumnya, hari ini, kurang lebih Rp 15,555 triliun dialokasikan ke Malut dalam bentuk belanja K/L yang naik 11,9% dari tahun sebelumnya.

Dari anggaran tersebut, kurang lebih 32 persen atau Rp. 4,99 triliun, dialokasikan ke 38 instansi, atau 325 Satker, dan 2 KPPN. Sedangkan 62 persen atau Rp 10,55 triliun dialokasikan sebagai transfer daerah, yaitu berupa Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, DID dan Dana Desa,”sebut Wagub.

Menurutnya, total anggaran yang dialokasikan kepada kita cukup besar. Olehnya itu, DIPA dan TKKD yang kita terima hari ini, perlu dipersiapkan, dimanfaatkan dan harus dibelanjakan dengan baik untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Malut.

Beberapa arahan penting Presiden yang perlu kita tindaklanjuti, dan perlu Saya tegaskan kembali, yaitu:

Pertama, bantuan sosial harus cepat disalurkan pada Bulan Januari agar dapat dirasakan manfaatnya. Kedua, Lakukan lelang sedini mungkin, agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, Pengelolaannya harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitasnya. Menurut Wagub, hal tersebut hanya dapat diwujudkan dengan komitmen dan tanggung jawab seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda sebagai pengguna anggaran.

“Terima kasih kepada Menteri Keuangan bersama jajarannya di Malut, dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Malut yang telah memfasilitasi penyerahan DIPA dan TKDD.

Dikesempatan itu, Wagub mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam rangka memajukan Malut.

Sebelum mengakhiri sambutannya, dirinya mengajak para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan siapapun yang berhubungan dengan keuangan negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara dengan baik. (**)

174 View



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *