Ternate – Tiga Ketua Pengurus Koordinasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut) yang merupakan tiga struktur lembaga tingkat provinsi beserta anggota masa bhakti tahun 2020-2025 akhirnya pada Minggu, 27 Desember 2020 ditetapkan dan dilantik oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.
Putusan dan pelantikan yang dilakukan tersebut dilakukan setelah melakukan Musyawarah Nasional (Munas) V pada 13 Desember lalu, kemudian PKS melanjutkan proses suksesi dan konsolidasinya dengan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) tanggal 27 Desember 2020 yang dilaksanakan secara serentak melalui virtual yang di hadiri 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia termaksud di Malut yang berlangsung di Jakarta dengan tema “Bersama Melayani Rakyat”.
Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi Zainuddin Paru ketika membacakan Surat keputusan dewan pengurus pusat partai keadilan sejahtera yang tertuang dengan Nomor : 076.PW/ESKEP/DPP/PKS/2020 Tentang Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Malut Massa bhakti 2020-2025 menetapkan:
Zulkifli Hi Umar sebagai ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Malut dan Sodikun sebagai Sekertaris MPW Malut.
H. Is Suaib sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Malut, Basrin Kanaha sebagai Sekertaris umum DPW Malut, Hj. Hariati Yusuf sebagai Bendahara umum DPW Malut. Sedangkan Hj. Afiati Hi. Ahmad ditetapkan sebagai ketua Bidang Kaderisasi. Selanjutnya, H. Ridwan Husen sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Malut, dan Ir. Muhammad Sobirin sebagai Sekertaris DSW Malut.
Ketua DSW Malut, H. Ridwan Husen yang juga demisioner Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Malut dikesempatan tersebut menjelaskan, proses pemilihan kader partai politik baik dari pusat maupun daerah diperuntukkan untuk kader yang memenuhi syarat jenjang, sebab kami merupakan partai kader jadi harus memiliki jenjang.
“Untuk jenjang yang tertinggi yaitu anggota utama kemudian anggota dewasa dan anggota madya. Nah inilah yang disebut kader pelopor, kader pelopor inilah yang memiliki hak untuk masuk ke dalam struktur kepengurusan organisasi,”ucapannya.
Sebelum ditetapkannya 8 orang yang menjadi ketua dan anggota pengurus, awalnya telah dilakukan proses pemilihan secara internal dan sudah selesai beberapa waktu lalu, dari proses tersebut terdapat 15 orang yang masuk 15 besar yang dilakukan melalui pemilihan secara initernal kemudiaan datanya di kirim ke pusat untuk dibahas sesuai dengan komposisinya.
Dijelaskan, dalam kepengurusan baik pusat maupun daerah dalam sistem kepemimpinan bersifat kolektif, jadi ada tiga lembaga didalamnya. Kalau di DPP disebut Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang terdiri dari MPP, DPP dan kemudian DSP dan diwilayahnya juga sama yang telah diatur berdasarkan pada AD/RT.
Sementara, Ketua Umum DPW Provinsi Malut, H. Is Suaib, “Alhamdulillah kita baru saja telah selesai melakukan Muswil, dan hari ini 8 orang ketua dan anggota DPW telah terpilih dan dilantik oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.
Setelah terpilih dan dilantik, kedepannya sudah tentu pastinya target-target yang pertama dilaksanakan terkait dengan konsolidasi internal Partai Politik PKS Provinsi Malut. Namun sebelum itu akan dilaksanakan musyawarah kerja dan selanjutnya akan ditentukan setelah selesai Musyawarah kerja tersebut.
Sementara, Ketua MPWP Malut, Zulkifli H. Umar, dalam keterangan menyampaikan, “Pelantikan dan pergantian struktur ini dilaksanakan secara serentak di semua 34 provinsi di Indonesia melalui hasil Musyawarah hal tersebut tentunya luar biasa.
Menurut Zulkifli, di tahun sebelumnya Muswil dilaksanakan di masing-masing daerah, kemudian baru selanjutnya DWP akan hadir di masing-masing daerah tersebut. Namun sekarang tidak, dimana Muswil dilaksanakan dengan waktu yang sama di seluruh pengurus wilayah provinsi di Indonesia dan dilantik secara bersama.
“Kata Zulkifli, Ini juga mencermati kondisi Covid-19 yang belum tuntas yang mengakibatkan kebijakannya berjalan seperti itu. Tambahnya, “Besok seluruh kabupaten kota di Indonesia akan melakukan Musyawarah Daerah (Musda) disaat yang bersamaan seluruh pengurus wilayah kabupaten kota juga akan terpilih.
Karena itu, dengan dibentuknya kepengurusan yang baru, kami berharap bahwa jika mengacu pada amanat Munas target suara pada 2024 harus mencapai 15 persen, seiring dengan posisi PKS yang oposisi berdasarkan survei terakhir saat ini berada pada posisi 8 persen.,”ucapnya.
“Alhamdulillah elektabilitas PKS sudah samakin bagus, karena itu target PKS di tahun 2024 mencapai posisi 15 persen. Sebab itu, dengan adanya Pengurus yang baru ini sudah tentu dianggap memiliki kapasitas untuk kemudian melakukan program-program kerja dalam rangka memenuhi target-target tersebut.
Untuk itu, Kami di pengurus wilayah akan melakukan yang terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada partai guna dapat menyelesaikan target-target yang di tetapkan. “Target sesuai amanat Muswil saat ini kami sudah menyusun target -target sebagai amanat untuk program kerja pengurus yang baru ini. Karena itu, nanti tinggal Rakerwil Menreak Down amanat tersebut menjadi kerja-kerja yang lebih teknis,”tutupnya. (**)
