SOFIFI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara Santrani Abusama dengan tegas mengingat kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Malut Ahmad Purbaya untuk tidak main-main dalam melakukan pencarian, Senin (25/1/21).
Pasalnya, didalam setiap pencarian anggran tersebut didalamnya terdapat hak-hak orang yang belum terbayarkan. Misalnya kegiatan PUPR dalam pekerjaannya banyak yang sudah mencapai 100, tetapi di keuangannya baru cair 50, 60, 70 dan seterusnya.
Melihat hal tersebut, Santraini meminta
agar Kaban BPKAD Provinsi Malut atau kaban keuangan konsisten waktu untuk membayar, karena di sana ada hak dan kewajiban yang harus dilunasi.
“Torang (kita) tunggu dorang (mereka) untuk kerja selesai, tetapi ketika dorang selesai tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab keuangan itu lalai dalam hal ini melakukan proses pembayaran,”tegas Santraini.
Oleh sebab itu, “Saya mendesak keras kepada Ahmad Purbaya selaku Kaban
BPKAD khususnya untuk tidak main-main dalam proses pencairan.
“Kalau bicara, bicara satu kali saja, jangan bicara dua kali, kalau memang di tanggal sekian oke di tanggal sekian. Misalnya ada perdebatan antara dia dan Pak sekda. Pak Sekda menyampaikan soal pembayaran TPP di akhir Januari 2020, sementara Kaban Keuangan menyampaikan akan dibayar kalau tidak salah pada bulan Maret.
Karena itu saya rasa Kepala badan BPKAD provinsi Malut tidak disiplin. Perlu diketahui bahwa Pak Sekda itu atasan kita.
Sebab itu, Saya berharap Ahmad Purbaya harus konsisten jangan pernah main-main soal pencairan anggaran, ulangnya kembali sembari mengakhiri pembicaraannya. (*)
