SOFIFI – Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Santrani Abusama meminta Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya untuk segera melakukan proses pencarian anggran.
Pasalnya, dalam anggran tersebut terdapat hak-hak orang yang belum terbayar. Kalau itu tidak ada bagaimana? Bahkan, kata Santrani, pihak ketiga sudah berulang kali datang ke rumahnya.
Olehnya itu, Saya ingin ingatkan untuk Ahmad Purbaya agar segera mencairkan anggaran milik orang, karena dana-dana itu yang akan menunjang pelaksanaan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an sehingga dapat memperlancar persiapan STQ,”kata Santrani, di kantor gubernur Malut, Rabu (27/1/21).
Terpisah, menanggapi penyampaian Santraini Abusama, Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya menyampaikan bahwa untuk pembayaran tersebut, itu sudah ada surat edaran Sekda. Dimana dalam pembayaran ada yang dibayar 60 persen, ada juga 80 persen dan itu sudah sesuai surat edaran Sekda,”katanya.
“Tapi sebagian besar sudah terbayar, kecuali yang dokumennya terlambat, sebab kemarin kas daerah di tutup tanggal 31 Desember 2020,”kata Ahamd Purbaya.
Sementara untuk pencairan, kami masih menunggu pengambilan momor rekening di Kemendagri, setelah itu pasti kita akan bayar,”terangnya.
Kata Ahmad Purbaya, Dokumennya sudah masuk ke Kemendagri pada tanggal 31 Desember 2020 kemarin dan itu sudah lengkap, sedangkan diatas per tiga puluh satu Desember tetapi tidak terbayar maka itu akan dibayar menggunakan APBD induk.
“Saya perkirakan itu akan terbayar di bulan Maret atau akhir Februari paling cepat itu sudah bisa mulai melakukan pembayaran hutang yang dokumennya masuk di tanggal 31 Desember.
Sementara, Dokumen yang tidak masuk sampai di tanggal 31 Desember, tentunya terlebih itu kita akan meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian setelah itu angka hutang audit BPK keluar dan inspektorat baru di akomodir pada perubahan anggaran. (*)
