SOFIFI – Gara-gara jarang berkantor dan hanya sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal menetap di Sofifi, nampaknya tunjangan PNS atau biasa disebut TTP dilingkungan Pemprov Malut mulai mendapat sorotan Ketua DPRD Provinsi (Malut) Kuntu Daud.
Menurutnya, anggaran ratusan miliar yang diperuntukkan untuk TPP kurang tepat, lantaran masih banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kalau anggaran ratusan miliar itu kita bangun jalan, gedung sekolah, dan kebutuhan dasar masyarakat tingkat bawah tentu ini jauh lebih bermanfaat,”ucap Kuntu melalui sambungan telepon selulernya, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).
Dimana, dalam membangun Maluku Utara, komitmen Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba dan Wagub M Al Yasin Ali menjadikan Sofifi “Rumah Kita” sulit tercapai jika TPP terus diterima oleh pegawai.
“Gubernur terus gaungkan Sofifi rumah kita, tapi sampai sekarang kita tau semua berapa banyak yang menetap di Sofifi. Ini berarti kita kurang komitmen untuk tinggal di Sofifi,”jelasnya
Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta Gubernur menghapus TPP dan alihkan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur.”di tahun 2021 ini saya harap tidak ada lagi TPP,”tegasnya.
Ia mengilustrasikan jika dalam satu bulan Pemprov menganggarkan TPP sebesar Rp15 miliar, maka dalam satu tahun bisa menelan APBD sekitar Rp.180 miliar.
“Anggaran sebesar ini harusnya pegawai lebih meningkatkan kedisiplinan, rajin masuk kantor, kerja sesuai Tupoksi, dan tinggal di Sofifi,”imbuhnya.
Diketahui, Pemprov Malut menganggarkan TPP bulan November-Desember 2020 sebesar Rp. 30 miliar, dan baru dikeluarkan SP2D untuk lima OPD sebesar Rp3,2 miliar. (Adi)
