Musyrifah Alhadar Dorong Warga Proaktif Lapor Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di APH

SOFIFI – Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Maluku Utara (Malut) masih marak terjadi. Karen itu, Pemerintah daerah terus mendorong masyarakat untuk proaktif dalam menyampaikan setiap laporan ke aparat penegak hukum (APH).

Kepala Dinas PPPA Musyrifah Alhadar, Selasa (16/2/2021) mengatakan, dengan adanya laporan dari pihak korban merupakan satu langkah maju dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Ini menunjukan bahwa masyarakat tidak takut menuntaskan permasalahan kekerasan yang terjadi dilingkungannya, baik lingkungan paling kecil yaitu dalam keluarga maupun sekitarnya,”kata Musyrifah.

Dia menjelaskan, upaya pemerintah dalam menuntaskan permasalahan kekerasan ini telah banyak dilakukan, misalnya dengan lahirnya UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan dan terbaru PP 70/2020 tentang Hukuman Kebiri bagi Predator Anak, Pemasangan Alat Deteksi bagi Pemerkosa Anak, serta membuka identitas pelaku serta Rehabilitasi.

Hukuman itu tak lantas menghilangkan sanksi pidana, para pelaku tetap menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya yang ditetapkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, wanita yang getol menyuarakan hak-hak perempuan dan anak ini berharap masyarakat tidak takut untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak. Pihaknya memiliki UPTD PPA yang siap sedia melakukan pendampingan.

“Kami juga siap dalam melakukan pemulihan trauma korban melalui trauma healing dengan didampingi oleh psikolog dan siap mengamankan korban apabila ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu,”akunya.

Tak lupa, ia mengingatkan agar senantiasa meningkat iman dan taqwa kepada Allah SWT, sehingga perbuatan yang melanggar etika, agama bisa menjadi benteng pertahanan.

Di awal tahun dinas PPPA mencatat, terdapat 9 kasus kekerasan terhadap anak perempuan di awal tahun 2021. Kasus tersebut sementara di tangani UPTD PPPA Malut dan pihak Kepolisian.

Kesembilan kasus tersebut terdiri dari kekerasan Seksual, Hak Asuh Anak, dan Nikah Tanpa Ijin, yang tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Kota Ternate 2 kasus, Kabupaten Halmahera Selatan 3 kasus, Kabupaten Halmahera Timur 1 kasus, Kabupaten Halmahera Utara 1 kasus, Kabupaten Halmahera Barat 1 kasus, Kabupaten Pulau Morotai 1 kasus.(MS)

92 View

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *