TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Dinas Perikanan terus mematangkan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Malut.
Hal ini terlihat ketika Tim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengunjungi Malut dalam rangka meninjau langsung lokasi kesiapan pengembangan LIN tahun anggaran 2021 di Malut, sekaligus rutin untuk menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah.
Bertempat di Sahid Bella Hotel Ternate, Senin (15/3/2021), Deputi Bidang Koordinasi sumber daya maritim kementrian Koordinator Bid Kemaritiman Dan Industri RI melalui zoom meating, dan dihadiri Asdip II Bid Koordinator Bid Kemaritiman serta Pemprov Malut yang di wakil Sekprov Malut Drs, Syamsuddin A.Kadir dan Kadis Perikanan provinsi Malut Abdullah Assegaf dan seluruh Kadis Perikanan se-provinsi Malut
mengelar rapat untuk membahas program LIN di Malut.
Deputi Bid Koordinasi Sumber Daya Maritim Dr. Safri Burhanudin, dalam penyampaiannya mengatakan, sesuai arahan dari Menko bahwa Malut perlu di libatkan sebagai bagian dari LIN sehingga dari kementrian Koordinator Kemaritiman sendiri telah melibatkan kementrian perikanan serta kementrian UKM untuk turun langsung ke lapangan di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai serta Tikep untuk meninjau langsung.
“Setelah melakukan peninjauan, ternyata ada beberapa tantangan yang di hadapi pada masing-masing Kabupaten kota
Hambatan yang paling umum tersebut adalah hambatan SDM, keterbatasan armada, bahan bakar, rante dingin serta interkoneksi pemasaran,”katanya.
Dari semua lokasi yang dikunjungi, kata
Dr. Safri Burhanudin, semua yang dijumpai hampir sama di seluruh kabupaten kota. “Ada tujuh hal utama yang umum ditemui di setiap daerah yakni 1, ketersedian armada 2, SDM 3, Pasokan bahan bakar 4.sumber listrik 5. Kapasitas pasokan rante dingin 6. Korporasi nelayan 7. Interkoneksi pemasaran,”akunya.
Sekdaprov Malut, Syamsuddin A.Kadi kepada awak media usai rapat menjelaskan bahwa tim dari Kemenko Marves beberapa waktu lalu telah melakukan pendataan ke beberapa daerah dan telah membuahkan hasil yang menggembirakan untuk Malut.
Olehnya itu, dari kementerian telah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan konferhensif secara keseluruhan,”katanya.
Setelah itu, nantinya di arahkan kepada semuanya apa saja yang dibutuhkan oleh daerah infrastruktur yang dibangun serta kesiapan sumber daya manusia dan armada untuk para nelayan di Malut.
Namu Terlebih itu, kata Sekprov, harus di buat dalam satu kajian akademik sehingga pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Unkhair dan para pakar yang bisa menghitung dan menganalisa secara keseluruhan apa yang dibutuhkan,”terangnya.
Sesaat ini menurut Sekprov, kolstor dan pabrik es yang ada di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dari sisi hasil telah over lout sehingga hasilnya lebih banyak dari kapasitas yang ada, sehingga haru butuhkan ada peningkatan.
Lanjutnya mengatakan, Peningkatan tersebut terlihat setelah tim melakukan pemantauan dan ternyata Malut sangat potensial untuk peningkatan hasil tangkapan perikanan tangkap dan potensial juga untuk pengembangan perikanan budidaya,”terangnya.
Sementara, untuk persiapan terkait SKPT harus ada tim yang benar-benar menghitung secara konferhensif terkait dengan kondisi lautan dan jenis ikan itu harus di hitung oleh pakar atau ahli, sehingga bisa mengetahui titik-titik mana saja yang ada hasilnya.
Ada beberapa persoalan yang ada di daerah yakni banyak ketersedian klostor tetapi penyediaan es tidak ada, ada pabrik es tetapi SDM nya tidak tersedia, Kemenko Marves sendiri telah mengatakan bahwa akan menghubungi kepihak PLN atau pengembang listrik swasta guna mengembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan minimnya suplai listrik di daerah-daerah tersebut,”jelas Sekda
Asdep II Bid Koordinator pada Kementrian koordinator bid, kemaritiman dan investasi Ikram Sangaji menyampaikan, pasca ini, di tanggal 29 Maret nanti akan di bahas secara detail, hasilnya seperti apa dan akan di tindak lanjuti dalam survey nantinya.
Hal ini menurutnya, pematangan itu jauh lebih penting sehingga akan di lakukan kajian secara akademi yang nantinya dilakukan
kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Malut guna dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat dokumen terkait LIN di Malut. (*)
