Kendala SIPD, Ahmad Purbaya Minta Bantuan KPK

SOFIFI – Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) saat ini masih dipandang menjadi kendala dalam proses percepatan pencarian anggran belanja daerah (APBD) tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal ini disebabkan karena dalam proses pengimputan data oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau (BPKPAD) Provinsi Malut sering terjadi masalah, atau kadang saat digunakan masih sering terjadi eror dan sebagainya.

Karena itu, dalam kesempatan rapat evaluasi kegiatan tahun 2020 tentang pencegahan korupsi di wilayah Pemprov Malut yang dilaksanakan Pemprov Malut besama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang diselenggarakan, Rabu (7/4/21) di kantor Gubernur di Sofifi, Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya mengusulkan kepada Kasatgas Koordinator Wilayah V KPK RI Provinsi Malut, Sugeng Basuki untuk menyampaikan masukan kepada Mendagri agar penempatan server selain di pusat juga bisa di lakukan di daerah-daerah.

Mendengar hal tersebut, Kasatgas Koordinator Wilayah V KPK RI Provinsi Malut, Sugeng Basuki mengatakan, KPK akan memberikan masukan kepada Kemendagri sebagai saran-saran atas masukan tersebut.

Karena tugas kami memberi saran, bukan kami mengambil keputusan, tetapi kami akan menyarankan agar server-server itu bisa dari sini saja agar beban tidak terlalu berat terkait SIPD.

“Jadi memang ada masalah upload saat ini karena semua masih terpusat di Jakarta sehingga APBD dan semuanya itu masih terganggu, karena semua Indonesia masuk bersamaan yang mengakibatkan terganggu atau beban sehingga ada yang dari Malut ke Jakarta untuk menguploadnya di sana.

Karena keadaan tersebut, kami akan memberikan masukan kepada Kemendagri agar server-server tersebut dapat dilakukan ke daerah-daerah,”tutupnya.

Terpisah, Kepala BPKPAD Provinsi Malut, Ahmad Purbaya mengaku bahwa dalam pertemuan yang dilakukan bersama KPK dirinya sempat mengusulkan ke KPK agar mungkin dapat melakukan komunikasi dengan Kemendagri terkait SIPD yang saat ini terpusat di Jakarta.

“Kalau boleh, masing-masin provinsi juga ada servernya, jadi dari kabupaten kota datannya diserahkan ke provinsi baru di tarik ke pusat,”katanya.

Iya, saya tadi memberikan masukan untuk disampaikan ke Kemendagri bahwa harus ada Server di Provinsi, sebab kalau semua datanya diserahkan ke pusat maka aplikasinya bakal eror karena jika dibuka bersama pasti akan gangguan.

Menurutnya, SIPD sebenarnya bagus, hal ini karena Indonesia satu data, namun kalau semua terpusat itu pasti sangat berat.

Selain itu, dirinya mengusulkan agar adanya Sinkronisasi peraturan antara Kementerian dalam negeri dengan kementerian keuangan agar peraturan yang dibuat tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. (*)

 

145 View

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *