JAKARTA – Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba didampingi Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri.
Undangan tersebut dalam rangka rapat pembahasan tindak lanjut pembangunan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Bertempat di hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (19/5/21).
Pertemuan yang dibuka oleh Staf Ahi Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan tersebut rencananya akan berlangsung selama tiga hari kedepan untuk membahas sejumlah kelengkapan administrasi yang belum termuat dalam Draft Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa dua hari sebelum ke Jakarta, Gubernur telah menggelar rapat bersama seluruh OPD dengan konslutan untuk merampungkan sejumlah materi yang dibutuhkan dalam pertemuan ini.
Ia berharap, Tim Daerah yang terlibat dalam pertemuan finalisasi tersebut dapat melengkapi semua kebutuhan yang diinginkan sehingga pada akhirnya dapat terselesaikan dan disampaikan kepada Pak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Idham Umasangaji menambahkan agenda rapat selama tiga hari akan membahas agenda penting terkait Masterplan Kawasan Khusus. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Minggu ini Tim Kementerian Dalam Negeri dan Tim Daerah akan duduk bersama Sultan Tidore Husain Alting Sjah untuk membahas finalisasi Draft Kawasan Khusus Ibukota Sofifi.
Dalam rapat tersebut dari Maluku Utara juga turut hadir, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Idham Umasangaji, Kepala Bappeda, Salmin Janidi, Kepala Biro Pemerintahan, Ali Fataruba, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jafar ismail, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Yunus Badar, Kepala Dinas Perhubungan, Armin Zakaria, Kepala Biro Hukum, Faisal Rumbia, Kepala Biro Keuangan Ahmad Purbaya dan Pemerintah Halmahera Barat dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan.(HMS)
