SOFIFI – Menindaklanjuti rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Luhut) pada Rabu (02-06-2021) yang lalu, Menko Luhut mengadakan rakor yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Ibukota Sofifi, Maluku Utara , Selasa (22-06-2021).
Sofifi ditetapkan sebagai ibukota sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sayangnya, Sofifi menghadapi permasalahan sebagai ibukota provinsi karena tidak adanya kepastian administrasi pemerintahan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana di Ibukota Sofifi.
“Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai _major project_ amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya,” ujar Menko Luhut.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, serta pemimpin daerah dari berbagai instansi di Maluku Utara. Tujuan kunjungan Menko Luhut beserta rombongan adalah untuk melihat kondisi infrastruktur Sofifi yang kendati telah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara sejak tahun 1999, tetapi masih mengalami berbagai kendala.
Oleh karena itu, pengembangan Kota Baru Sofifi dimuat dalam _major project_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Melalui amanat tersebut, Sofifi ditargetkan mampu berperan sebagai pusat kegiatan skala provinsi, baik untuk kawasan perkantoran, kawasan komersil skala kota, dan kota jasa.
Selain itu, Ibukota Sofifi juga diharapkan dapat menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan _smart infrastructure_ yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Maluku Utara.
“Pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar juga diperlukan supaya Ibukota Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera,” tegas Menko Luhut pada rakor tingkat menteri yang sebelumnya diadakan secara virtual.
Menteri Tito yang turut hadir dalam rapat pun menyebutkan bahwa pengembangan Kota Sofifi ini bisa dibilang tanggung karena belum semua pemerintahan vertikal dipindah. “Ini membuat situasi pemerintahan kurang begitu stabil dan nyaman sehingga juga berdampak pada proses pembangunan,” sebutnya.
Padahal sebenarnya, pembangunan-pembangunan ini menjadi penting untuk mewujudkan visi Maluku Utara yang sejahtera. Senada dengan Menko Luhut soal pembangunan infrastruktur di Ibukota Sofifi, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengungkapkan, “Misi nomor 2 provinsi kami adalah mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah.”
Gubernur menjelaskan keinginan untuk membangun Sofifi belum terwujud karena adanya kendala kesenangan sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang disebut dengan kawasan khusus ibukota Sofifi.
Gubernur berharap presiden dapat menerima semua upaya yg telah dilakukan oleh kementerian terkait pada hari ini.
Menutup rapat, Menko Luhut memutuskan bahwa selama setahun ini akan dibangun infrastruktur pendukung di Sofifi, baik kantor, rumah, sekolah, dan fasilitas lainnya.
“Apabila sudah berjalan dengan baik, setelah itu baru kita tentukan wilayah ini akan memiliki istilah kawasan khusus atau nama lainnya.
selepas rakor, gubernur Maluku Utara mengajak Menko Luhut dan rombongan meninjau pembangunan infrastruktur penunjang Ibukota Sofifi, seperti rusunawa dan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (*)
