35 Siswa SPN Asal Papua Barat Dipertemukan Dengan Orang Tua Asuh, Ini Harapan Ir. D. Patiasina

SOFIFI – Wakil Komandan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara (Malut), Kompol Ir. D Patiasina pimpin upacara Pemilihan orang tua asuh bagi 35 siswa APBD Papua Barat yang tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan pendidikan di SPN Polda Malut di Sofifi, Rabu (11/8).

Kegiatan tali asuh ini, kita merekrut personil Polri yang pernah bertugas di provinsi Papua maupun personil Polri asal Papua yang bertugas di Maluku Utara, dan kita jadikan mereka sebagai orang tua asuh, “kata Wakil Komandan SPN Polda Malut, Kompol Ir. D. Patiasina.

Menurutnya, ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi siswa asal Papua Barat, agar supaya mereka juga merasakan bahwa pendidikan di Polda Malut ini juga sama dengan berpendidikan di wilayah Papua,”ujarnya.

Untuk itu, kita berharap dengan adanya orang tua asuh ini juga bisa menumbuhkan tali persaudaraan dan rasa kekeluargaan, terutama rasa nasionalisme yang kuat yang tumbuh di adik adik asal Papua Barat.

Selain untuk hari ini, ketika mereka di tempatkan di mana saja terutama di Maluku Utara, mereka sudah bisa memiliki keluarga di sini sekalipun hanya orang tua asuh. Apalagi, kita juga memiliki historis masalah lalu di mana Kota Tidore Kepulauan yang pernah punya wilayah kekuasaan sampai di Papua Barat, secara tidak langsung kita juga bagian dari Papua Barat.

Olehnya itu, kita akan tanamkan hal itu kepada mereka sehingga mereka juga bisa merasa bagian dari masyarakat Maluku Utara. “Itu tujuan utama yang kita lakukan di sini,” katanya.

Dia juga menjelaskan, Jadi siswa SPN asal Provinsi Papua Barat ini di hibahkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan anggaran Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Pemprov Papua Barat, kurang lebih 2.000 personil, dan kita Polda Malut mendapatkan siswa SPN dari Papua Barat sebanyak 35 orang.

“Jadi 35 siswa SPN ini di hibahkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat ke Polda Malut dengan biaya di tanggung oleh pemerintah Papua Barat melalui APBD,” jelasnya.

Sehingga ini juga menjadi contoh bagi pemerintah provinsi Maluku Utara, karena polisi yang ada di Maluku Utara ini sangat kurang, sehingga kita juga membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi. (*)

154 View

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *