Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2022

TIDORE – Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD) beberapa waktu lalu, kini Walikota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim memberikan jawaban yang diagendakan pada Rapat Paripurna ke 10 masa persidangan I tentang penyampaian jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2022, di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (15/11/2021).

 

Rapat Paripurna juga dihadiri oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak serta diikuti oleh 18 Anggota dari 25 Anggota DPRD , Forkopimda Kota Tidore, Sekretaris Daerah Kota Tidore, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Para Camat, Lurah dan Insan Pers.

 

Menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat pada beberapa waktu Lalu, Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim mengatakan bahwa pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, “namun sehubungan dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah melalui Dinas Dukcapil akan tetap melayani kebutuhan masyarakat dengan menggunakan cara pelayanan mobile.” Jelas Ali Ibrahim

 

Selanjutnya, Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim juga menanggapi pandangan umum fraksi PKB bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memaksimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan telah mengusulkan perubahan perda terkait dengan peningkatan pendapatan daerah pada prolegda 2022.

 

Walikota dua periode ini juga menjelaskan terkait perhitungan SILPA ditahun berjalan adalah dengan memperhitungkan sisa kas Daerah pada periode penutupan kas daerah dengan rencana pendapatan yang akan diterima disisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

 

“Terkait dengan angka kemiskinan, Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta Pemerintah Daerah juga tetap berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Tidore dalam mensinkronisasi data.” Kata Ali

 

Dalam kesempatan yang sama juga, menanggapi pandangan umum fraksi PAN, Walikota dua periode ini juga menjelaskan bahwa kebijakan belanja pada RAPBD Tahun 2022 Pemerintah Daerah telah berupaya untuk mengakomodir seluruh usulan masyarakat baik melalui musrenbang, hasil reses anggota DPRD dan program kegiatan di setiap OPD bahwa setiap penyusunan APBD tetap mengacu pada tahapan perencanaan dan penganggaran.

 

Selanjutnya, pandangan umum fraksi Nasdem, Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim juga mengatakan bahwa kebijakan belanja RAPBD Tahun 2022 Pemerintah tetap konsisten terhadap tema pembangunan yang telah ditetapkan, Belanja Daerah tetap difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan dan peningkatan pembangunan infastruktur diberbagai sektor serta upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan potensi lokal daerah, pengelolaan keuangan disetiap urusan tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel.demi mewujudkan cita-cita bersama yakni kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore menuju Tidore Jang Foloi.

 

Hal yang sama juga disampaikan Walikota Tidore Kepulauan atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan bahwa Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih, hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Daerha Kota Tidore telah meraih kategori terbaik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD0 se Provinsi Maluku Utara dan penilaian Maturitas SPIP berada pada level III.

 

Walikota dua periode ini juga mengatakan bahwa hal ini semata-mata adalah bentuk kebersamaan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tidore terhadap masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang lebih sejahtera, “Semoga Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD dimaksud dapat dibahas bersama secara komprehensif dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Perda tepat pada waktunya.’ Harap Ali Ibrahim.(hms)

215 View

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *