SOFIFI – Capaian kinerja makro pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2021 menunjukkan tren positif.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Samsuddin A Kadir saat mewakili Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021.
LKPJ disampaikan kepada DPRD Malut dalam rapat paripurna, Senin (9/5/2022), di Gedung DPRD Malut, Sofifi.
Samsuddin memaparkan, pertumbuhan ekonomi Malut di 2021 meningkat pesat, mengalami pertumbuhan sebesar 16,40 persen.
“Pertumbuhan ini lebih dari target, dibandingkan dengan yang ditargetkan sebesar 9,01 persen, sehingga capaiannya melebihi 128 persen dari target,”ungkap Samsuddin
Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan tertinggi, sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri.
Pertumbuhan ini kata Sekprov, telah memperlihatkan terjadi perubahan struktur ekonomi daerah yang signifikan, peran sektor primer, pertanian dan kelautan perikanan serta peran sektor tersier, perdagangan dan administrasi pemerintahan telah bergeser digantikan Industri Pengolahan dan Industri Pertambangan dan Penggalian sebagai kontributor terbesar.
“Hal ini memberikan tantangan khas untuk bagaimana mengelola momentum pertumbuhan yang tinggi menjadi pertumbuhan yang berkualitas, kedepan,”ujarnya
Selanjutnya, IPM (indeks pembangunan manusia) Malut mengalami sedikit kenaikan dari 68,49 poin tahun 2020, naik menjadi 68,76 pada tahun 2021, dimana semua komponen pembentuk IPM mengalami kenaikan.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, terlihat bahwa aspek pengeluaran perkapita, masih terlihat kesenjangan yang cukup mencolok sehingga diperlukan upaya-upaya yang terukur dalam rangka menaikan daya beli masyarakat.
Capaian makro berikutnya adalah Tingkat Pengangguran yang mengalami penurunan dari 5,15 persen tahun 2020 menjadi 4,71 persen di 2021.
Menurut sektor, memperlihatkan bahwa terjadi perubahan yang cukup drastis dimana proporsi tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perubahan ke arah peningkatan proporsi pada sektor industri pengolahan.
Kemudian, lanjut Samsuddin Penduduk Miskin pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada periode Maret, akan tetapi kemudian mengalami penurunan dari 6,97 menjadi 6,38 persen pada periode September.
“Meskipun mengalami penurunan dan jauh di bawah rata-rata nasional, perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kedepan, ”jelasnya.
Disamping itu, Indeks rasio gini mengalami penurunan dari 0,330 menjadi 0,3 poin, memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang membaik.
“Indikasi-indikasi makro ini memberikan catatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengefektifkan langkah-langkah intervensi yang lebih baik lagi kedepan, ”imbuhnya. (*)
