TIDORE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan meminta Dinas Perhubungan Kota Tidore untuk mengaji kembali tarif jasa angkutan darat.
Menurut Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak, seusai rapat bersama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop dan Tim Saber Pungli Kota Tidore Kepulauan, Kamis (12/5/2022) Ia menyampaikan, terkait dengan Penetapan tarif angkutan darat maupun laut ini harus di sesuai dengan regulasi.
Oleh karen itu, kami dari DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Tidore untuk mengkaji kembali penetapan angkutan darat dan laut yang ada di kota Tidore.
Kemudian untuk tarif angkutan laut ini merupakan kewenangannya Gubernur oleh karen itu DPRD meminta kepada pemerintah daerah termasuk juga dengan juragan speed boad jangan menaikan harga tarifnya sepihak.
“Sepajang SK Gubernur itu belum berubah maka harus tetap menggunakan SK Gubernur, “kalaupun ada permintaan karena tarif tidak sesuai dengan kondisi sekarang maka itu harus dirubah menggunakan regulasi dan diusulkan kepada pemerintah provinsi.
Selanjutnya, maka Gubernur harus merevisi kembali SK tersebut. Jika sepanjang SK Gubernur belum berubah maka harus tetap menggunakan SK yang lama,” tandasnya.
Kemudian terkait dengan BBM, Ahmad Ishak meminta kepada Dinas Perindagkop harus melakukan penertiban di SPBU yang menggunakan Pertalite karena tidak semua angkutan umum itu menggunakan Plat kuning, “karena ada juga masyarakat klas ekonomi
menengah kebawa atau usaha kecil dan menengah yang kemudian mobilnya menggunakan plat hitam ini pun juga harus di perhatikan supaya mereka bisa menggunakan Pertalite, kalau untuk ASN yang menggunakan kendaraan Dinas tidak perlu lagi pakai Pertalite, harus pakai Pertamax,” tegasnya
Dengan keterbatasan SPBU di Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak bilang, Kita mau mengoptimalkan SPBU yang ada di Kelurahan Tuguiha yang selama ini belum melakukan Operasi, hal ini agar segera mungkin di operasi, “karena di saat rapat tadi juga dari Perindagkop meminta agar ada dukungan dari DPRD agar sama-sama ke Pertamina Ternate, maka hal tersebut insyaallah dengan secepatnya kami akan mengagendakan,” katanya.
Selain itu ketika sentil terkait dengan Saber Pungli, ia mengatakan, agar tidak terjadinya masalah yang terjadi di pelabuhan Rum maka tarif harus sesuai dengan ketentuan, “jikalau diluar dari ketentuan berarti dianggap pungli, ” tambahnya.(@b)
