SOFIFI – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut), Drs. Samsuddin A Kadir secara resmi membuka Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Batam, Minggu (15/5/2022) malam.
Bimtek yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut ini dihadiri oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni, dan Kepala BPKAD Ahmad Purbaja.
Dalam arahannya, Samsuddin menyampaikan bahwa Pasal 1 UU 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menyebutkan, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Demi mencapai tujuan negara tersebut, kata Samsuddin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menyisir data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, Meta data interoperabilitas data dan kode referensi dan data induk
Mantan Pj Bupati Pulau Morotai ini menjelaskan, SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
“Agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara sustainable atau berkelanjutan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh instansi pusat dan daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,”jelasnya.
Namun, kata Sekprov, beberapa permasalahan terkait dengan SIPD yang dihadapi selama implementasi antara lain belum sinkron-nya SIPD dengan sistem informasi lainnya dengan pusat maupun daerah, kurang tersedianya data yang real time, adanya perbedaan pemahaman unit dan sub unit organisasi dalam SIPD, sehingga bermasalah dalam rencana anggaran kas (RAK) dan validasi DPA, juga Penatausahaan yang berkaitan dengan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, masih saja terjadi.
Untuk mendorong pengelolaan data yang valid dan akuntabel oleh para Aparatur Sipil Negara sebagai garda depan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah, maka kegiatan Bimtek dengan tema: “Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah” memiliki nilai urgensi dan praktis bagi peningkatan kompetensi aparatur pengelola data dan informasi.
“Keseluruhan konsep tentang data, satu data dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah akan dibahas dan diuraikan secara substantif dan sistematis dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya,”imbuhnya.
Diketahui, peserta yang hadir dalam Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD ini adalah para bendahara dan pengelola data di masing-masing OPD lingkup Pemprov Malut. (*)
