SOFIFI – Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Loleo akan segera dibangun pada tahun anggaran 2023 mendatang, hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi, yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, melalui Virtual Conference via Zoom, Kamis (8/9/2022).
Dalam rapat tersebut, Budi meminta kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) dan Kementerian ATR untuk segera mengurus pembebasan lahan, supaya di tahun 2023 sudah bisa melakukan pembangunan tahap awal.
Ia juga melaporkan perkembangan rencana pembangunan Bandara Loleo yang kini sudah dalam tahap tindaklanjut, ia berharap pembebasan lahan untuk Bandara Loleo dipercepat, agar segera dilakukan pembangunan tahap awal.
“Kami ada tiga program di Malut, salah satunya Bandara Loleo, perencanaan sudah dalam tahap tindaklanjut, kami sudah melakukan diskusi, insyaallah pertengahan dan akhir bulan ini akan selesai.
Namun, untuk lahan bandaranya baru dibebasin 40 hektar, padahal paling tidak harus 200 hektar, dan idealnya 300 hektar, jadi mohon kiranya Bandara Loleo lahannya segera dibebaskan supaya kita cepat melaksanakan pembangunannya,” pinta Budi.
Hal senada juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan, Gubernur Malut harus memastikan lahan definitif Bandara Loleo agar Kementerian Perhubungan mempercepat perencanaan pembangunan, dan Kementerian PUPR melakukan kajian perencanaan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Pak Gubernur, untuk lapangan terbang itu segera selesaikan lahannya, supaya semua bisa segera dikerjakan,” ucap Luhut.
Menanggapi permintaan lahan Bandara Loleo, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba mengatakan, terkait lahan-lahan yang direncanakan, insyaallah sudah disiapkan, ia telah membentuk tim untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan di Loleo.
“Lahan-lahan yang direncanakan, Insyaallah sudah disiapkan, tim saya sudah mulai mencoba untuk memantau batas-batas lahannya, dan dalam waktu satu minggu sudah harus selesai, agar bisa segera dibangun, Insyaallah,” ucap Abdul Gani.
Tampak hadir pada Rakor tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Malut. (*)
