TERNATE – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara.
Kunjungan ini dalam rangka untuk membahas permasalahan sengketa lahan antara masyarakat lingkar Bandara dengan pihak TNI AU Leo Wattimena di Kabupaten
Pulau Morotai.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua BAP DPD-RI Ajiep Pandindang, dan Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali di Kediaman Gubernur (Ex. Crisant) Ternate, Kamis (6/4/2023) berlangsung dengan baik.
Ketua BAP DPD-RI BAP DPD RI, Ajiep Pandindang mengungkapkan bahwa, kegiatan hari ini adalah untuk berupaya menyelesaikan masalah lahan di Kabupaten Pulau Morotai.
“Kami datang kesini untuk memediasi supaya ada penyelesaian masalah. Karena memang ada masalah, antara masyarakat lingkar luar bandara Morotai dengan pihak angkatan udara, “ujar Ajiep.
Menurutnya, dan titik temu dalam rangka penyelesaian konflik lahan itu bisa dilakukan dengan seterusnya sesuai dengan hasil RDP antara pihaknya dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
Sementara itu, Anggota DPD-RI dapil Malut Ikbl Hi. Djabid yang turut serta dalam RDP mengaku, bahwa pihak yang menggugat merasa tidak puas terhadap penguasaan lahan bandara Morotai.
“Tentunya ada pihak-pihak tertentu yang tidak merasa puas, yang menggugat yang tidak merasa puas, cuman pasti ada jalan keluarnya untuk diselesaikan masalah ini,” ucap Ikbal yang juga anggota BAP DPD-RI.
Dikatakannya, kalau masalah ini sudah ada ruang penyelesaian yang dilanjutkan dengan kesepakatan dan solusi untuk dapat tuntaskan sengketa lahan Bandara Leo Watimena Morotai.
“Sehingga masyarakat lingkar bandara diharapkan supaya jangan buat gerakan-gerakan atau langkah yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di Pulau Morotai,” harapnya .
Ikbal bilang, tentunya masyarakat lingkar bandara tidak puas dengan hal ini. Akan tetapi sudah ada jalan keluar yang diberitahukan dalam rapat oleh pimpinannya dan kepala BPN Malut.
“Ya, ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai melalui administrasi surat menyurat supaya aman. Diharapkan dalam RDP tadi adalah menyelesaikan persoalan ini dengan damai,” tandasnya menutup.
Sementara peserta yang hadir, Wakil Gubernur Maluku Utara, perwakilan Kesultanan Sultan Ternate, Staf Ahli Pj. Bupati Kabupaten Pulau Morotai, DANLANUD Leo Wattimena, Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten Pulau Morotai, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara, Komite Perjuangan Masyarakat Lingkar Bandara. (Ms)
