TERNATE – Wakili Gubernur Maluku Utara (Malut), Sri Haryati Hatari selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan buka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinas Sosial Malut.
Rakor bertajuk Optimalisasi Kelembagaan Bidang PFM dalam pembangunan daerah ini, dihadiri Asdep Bank Indonesia Malut, OPD Teknis Pemprov, Dinas Sosial kabupaten/kota. Bertempat di Meeting Room Hotel Ayu Lestari, Rabu (21/6/2023).
Sambutan Gubernur Malut yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryati Hatari mengatakan, sejak pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001 upaya menanggulangi kemiskinan dilakoni secara terdesentralisasi atau secara otonom.
“Berdasarkan hal ini, pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten dan kota hingga desa, stakeholder lainnya, seperti perguruan tinggi dunia usaha, LSM dan ormas didorong untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan,” kata Sri dari atas podium.
Menurutnya, meskipun angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan bukan berarti kerja-kerja pengentasan kemiskinan sudah selesai. Sebab masalah kemiskinan merupakan masalah bersama dari tingkat nasional sampai daerah.
“Oleh karena itu, setiap OPD berperan dalam mengintervensi penurunan angka kemiskinan. Hal ini sejalan denga visi Maluku Utara Sejahtera,” ujar Sri.
Sri menjelaskan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah memutuskan untuk menjadikan isu kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan pengarusutamaan dalam proses penyusunan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten/kota
Lanjut Sri memang disadari bahwa pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan akan tidak mudah dicapai jika masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu atau tidak mampu tidak ikut terlibat berperan aktif untuk keluar dari kondisi miskin yang dialami.
Sri menyebutkan, untuk mewujudkan penanganan penanggulangan fakir miskin diperlukan program dan kegiatan yang holistik, bermuara pada pelayanan publik yang berkualitas, penciptaan kemandirian masyarakat, dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan.
Sri memaparkan bahwa sasaran makro kesejahteraan masyarakat pada RPJMD Provinsi Malut 2020-2024, dimana target kemiskinan di tahun 2020 sebesar 6.42%, tahun 2021 sebesar 6.06% angka itu menurun menjadi 5.71% pada tahun 2022.
“Kemudian terus menurn lagi menjadi 5.35% pada tahun 2023. Serta pada tahun 2024 ditargetkan angka kemiskinan Maluku Utara menurun lagi menjadi 5% dari jumlah penduduk,” ungkap Sri
Kata Sri, jika dilihat capaian presentase kemiskinan di tahun 2022 sebesar 6.37%, hal ini berarti masih terdapat 0.76%, dari target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 yang belum tercapai dipentaskan. Meskipun demikian, Sri bilang angka itu masih dibawah angka nasional sebesar 9.57%.
Selain itu Sri juga memaparkan apabila dikonfersikan dengan jumlah penduduk Malut pada tahun 2022 sebesar 1.339.546. jiwa maka masih terdapat 76.354 jiwa penduduk Malut yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Sri menambahkan pertumbuhan ekonomi Malut melaju pesat capai angka 22.94%, angka tersebut tertinggi di Indonesia, dimana penyebab tingginya ekonomi Malut adalah sektor pengelolaan tambang pada sisi produksi dan eskpor luar negeri hasil produksi.
“Dimana salah satunya hasil produksi itu berada di kabupaten Halmahera Tengah dan di Kabupaten Halmahera Timur, disaat yang sama jika dilihat dua kabupaten ini juga merupakan kantong-kantong kemiskinan tertinggi di Maluku Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 12.13% dari jumlah penduduk,” ungkap Sri.
Maka Sri berharap upaya penghapusan kemiskinan melalui program pembangunan penanganan fakir miskin ini, tidak hanya sekedar wacana saja tapi diperlukan percepatan dan inovasi serta peran dari semua pihak secara terintegrasi.
Sri menegaskan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan ini tidak bisa secara sektoral atau hanya Dinas Sosial saja yang menanganinya tapi harus semua stakeholder terkait berperan dan mengintervensi kerja-kerja pengentasan kemiskinan ini.
“Pengentasan kemiskinan ini harus kita lakukan secara menyeluruh dan tidak hanya dilihat dari pendapatan perkapita saja, hal ini perlu ada pendekatan yang memandang kemiskinan dari berbagai segi sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dirancang sesuai karakteristik masing-masing wilayah,” pungkasnya. (*)
