TERNATE – Gubernur AGK dan sejumlah pejabat teras Pemprov Maluku Utara (Malut) telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi tangkap tangan (OTT) di Ternate pada 18 Desember 2023.
Menyikapi peristiwa tersebut, Sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir menyampaikan bahwa saat ini aktivitas Kantor Gubernur dan OPD di Ibu Kota Sofifi berjalan normal, termasuk di Kantor BPKAD yang terus melayani permintaan pencairan anggaran dari OPD.
Pihaknya masih terus menunggu perkembangan status hukum yang sedang berjalan di komisi anti rasuah, untuk itu belum banyak informasi yang diberikan kepada awak media.
“Kami saat ini menyikapi situasi yang terjadi belum bisa memberikan komentar banyak, karena kami masih menunggu perkembangan yang terjadi di Jakarta,” ujar Samsuddin kepada awak media, didampingi Kepala Kesbangpol Armin Zakaria, Kepala Biro Adpim Rahwan K. Suamba, di Sekretariat Hari Nusantara, Ternate, Selasa (19/12/2023).
Pemprov kata Samsuddin telah melaporkan secara lisan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait situasi yang terjadi saat ini. Situasi keamanan juga terkendali berdasarkan laporan Kesbangpol .
“Kita bersabar dan memberikan doa terbaik bagi informasi yang kita dapatkan saat ini. kami belum bisa mendahului apa yang diputuskan (KPK),” ungkap Samsuddin seperti dikutip dari RRI Ternate.
Sebagai informasi, kasus yang diduga melibatkan pihak swasta ini berkaitan dengan jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Malut.
Dalam keterangannya, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan sejauh ini lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta maupun Ternate.
“Diantaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta,”ujar Ali Fikri dalam keterangan pers. (red)
