TIDORE — Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, menegaskan dengan keras bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan tidak boleh terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku Utara 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam orasi politik yang dilakukan di hadapan ribuan pendukung pada acara deklarasi Maklumat Kie Raha untuk pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Husain Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS Malut), yang berlangsung di Pantai Tugulufa, Sabtu, 21 September 2024.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen, yang juga ketua tim pemenangan HAS Malut, memperingatkan ASN agar tidak terjebak dalam aktivitas politik praktis. “Saya tegaskan kepada seluruh ASN di Kota Tidore Kepulauan, kalian tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Saya ulangi, kalian dilarang keras bekerja politik praktis,” ucapnya dengan tegas di hadapan ribuan simpatisan dan pendukung HAS Malut.
Namun, di tengah larangan keras ini, Muhammad Sinen menggarisbawahi bahwa meskipun ASN dilarang berpolitik praktis, mereka tetap memiliki hak politik sebagai warga negara. Ia mengingatkan bahwa hak politik tersebut dapat diekspresikan dengan memberikan dukungan kepada Husain Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan, yang ia yakini sebagai pemimpin yang akan memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Maluku Utara.
“Ini bukan hal yang salah. Saya melarang ASN berpolitik praktis, tetapi sebagai warga negara, mereka memiliki hak untuk memilih. Hak politik itulah yang saya minta diberikan kepada pasangan HAS Malut,” jelasnya. Sinen juga mengimbau Panwas dan KPU agar tidak salah tafsir terkait pernyataannya. “Saya tidak meminta mereka bekerja dalam politik praktis, saya hanya meminta hak politik mereka sebagai warga negara,” tandasnya.
Muhammad Sinen menekankan bahwa kemenangan pasangan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan sangat penting untuk masa depan Maluku Utara. “Saya berbicara seperti ini karena ingin menyelamatkan Maluku Utara ke depan,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Sementara itu, di tempat terpisah, politisi PDI Perjuangan Malut, Ardiansyah Fauji, menanggapi rumor yang berkembang di salah satu media daring tentang adanya ajakan bagi ASN untuk hadir dalam deklarasi Maklumat HAS Malut. Ardiansyah dengan tegas membantah rumor tersebut dan mempertanyakan validitas sumber informasi yang beredar.
“Berita itu tidak benar. Validitas tangkapan layar yang dimuat di media tersebut sangat diragukan. Tidak jelas siapa yang memberi perintah dan grup apa yang menjadi sumber penyebaran. Bisa saja ini merupakan rekayasa yang seolah-olah ada instruksi. Padahal, Muhammad Sinen sudah jelas melarang ASN terlibat dalam politik praktis,” tutup Ardiansyah.
Acara deklarasi Maklumat Kie Raha ini menjadi salah satu langkah strategis bagi HAS Malut menjelang Pilkada 2024, dengan harapan dapat mengukuhkan posisi politik mereka di hati masyarakat Maluku Utara. (Abj)
