TIDORE – Polresta Tidore menggelar Forum Konsultasi Publik pada Jumat, 4 Oktober 2024, yang diawali dengan doa bersama. Kapolresta Tidore, Kombes Pol. Yuri Nurhidayat, S. IK., MH, memimpin kegiatan ini, menghadirkan sejumlah tokoh penting dari instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Kasatlantas, Organda, dan Dinas Kesehatan. Forum ini bertujuan mengurai berbagai persoalan, dari perizinan trayek hingga peningkatan pelayanan publik.
Kapolresta Tidore menegaskan bahwa Dinas Perhubungan dan Kasatlantas harus segera menertibkan izin trayek angkutan umum yang direncanakan berlangsung pada Desember 2024. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga keselamatan masyarakat yang kerap kali tidak dilindungi akibat penggunaan kendaraan tanpa izin resmi. “Keberhasilan Polresta Tidore dalam pembangunan zona integritas tahun 2023 menjadi bukti komitmen kami untuk terus memperbaiki pelayanan,” ungkap Yuri. Ia juga mengapresiasi peran aktif Dinas Kesehatan yang tak henti-hentinya membantu, khususnya dalam mendukung Posyandu dan Babin Kamtibmas di tingkat kecamatan.
Dalam forum ini, Yuri juga menyampaikan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk pengembangan aplikasi yang memungkinkan masyarakat mengurus SKCK secara online dengan pembayaran non-tunai menggunakan Qris. “Sudah tidak ada lagi pembayaran tunai, semuanya berbasis teknologi untuk meminimalisir penyimpangan,” tambahnya. Lebih jauh, ia juga memperkenalkan program inovasi lain seperti SIMANTAP dan HADAGA yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jarak tempuh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Polresta.
Inisiatif Jumat Bersih dan Polisi Mengajar turut dibahas sebagai upaya mendekatkan polisi dengan masyarakat. Yuri menekankan pentingnya program Jumat Curhat yang diadakan secara rutin sebagai bagian dari program nasional, yang telah dilaksanakan di hampir semua masjid di Tidore melalui Safari Jumat. Selain itu, Kapolresta mengungkapkan rasa syukurnya karena belum ada pelanggaran fatal yang dilakukan anggota Polresta selama ini.
Kapolresta juga mengungkapkan keinginannya agar Polresta Tidore terus mendapat pengakuan positif dari masyarakat. “Penghargaan dari berbagai instansi seperti Ombudsman RI dan Kapolri tak akan ada artinya jika tidak diakui oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sela-sela diskusi, Ade Bahtiar dari Ansor turut mendukung inisiatif Kapolresta, terutama terkait pelatihan calon siswa (casis) Polri yang selama ini menghadapi kendala tinggi badan, terutama di kalangan perempuan. Sementara itu, Ibu Naya dari Dukcapil mengungkapkan perlunya masyarakat kunjungi aplikasi SIMANTAP di webiste http://Polrestatidore.com untuk mempermudah pengurusan KTP hilang.
Kapolresta menutup forum dengan harapan besar agar Polresta Tidore terus mendapat dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk pembatasan pesta baronggeng dan pengendalian peredaran minuman keras di wilayah Tidore. “Peran serta tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung langkah kami dalam menciptakan Tidore yang aman dan kondusif,” tutup Yuri. (Abj)
