TIDORE – Melalui Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I tahun 2024-2025, DPRD Kota Tidore Kepulauan resmi melantik pimpinan baru untuk masa jabatan 2024-2029. Pelantikan ini menjadi simbol penting bagi perjalanan kelembagaan DPRD, yang diharapkan semakin memperkokoh peran wakil rakyat dalam mengawal kepentingan publik. Paripurna berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan, dihadiri oleh sejumlah tokoh berpengaruh, di antaranya Sekretaris Daerah, Ketua Pengadilan, dan para pemangku kepentingan di pemerintahan serta elemen partai politik.
Prosesi dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Sementara, Drs. Hi. ADE KAMA, yang kemudian diikuti oleh pembacaan SK Gubernur Maluku Utara oleh Sekretaris DPRD, Rudy Ipaenin, S.STP, MH. Melalui Surat Keputusan ini, susunan pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai berikut:
1. Drs. Hi. ADE KAMA, sebagai Ketua
2. Asma Ismail, S.Pdi, sebagai Wakil Ketua I
3. Ridwan Moh. Yamin, SH, sebagai Wakil Ketua II
Keputusan tersebut mulai berlaku sejak pengucapan sumpah dan janji, yang dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Bapak Rudi Wibowo, SH, MH.
Dalam pidato resminya, Ketua DPRD definitif Drs. Hi. ADE KAMA menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Tidore Kepulauan, pimpinan partai politik, dan kolega DPRD lainnya. “Sebagai Pimpinan DPRD yang baru saja dilantik, kami menyadari betul tanggung jawab besar yang kami emban. Dengan penuh kerendahan hati, kami berkomitmen menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang ini dengan integritas tinggi demi mewujudkan aspirasi rakyat Tidore Kepulauan,” ungkapnya.
Momentum pelantikan ini juga menandakan dimulainya komitmen baru dalam menjalankan tugas kelembagaan. Pimpinan DPRD diharapkan mampu mengoptimalkan peran DPRD dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat serta mendukung keberpihakan kebijakan daerah yang progresif.
Setelah prosesi pelantikan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan mewakili Walikota menyampaikan sambutan, menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat. Sebagai penutup acara, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas KUA-PPAS APBD Tahun 2025 oleh pimpinan DPRD yang baru, sebuah simbol kesungguhan mereka untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas, transparansi, dan profesionalisme.
Pelantikan pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan ini bukan hanya seremoni, melainkan komitmen berkelanjutan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (Abj)
