TIDORE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan mengadakan rapat kerja lintas komisi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tidore Kepulauan, dan UPT Puskesmas se-Kota Tidore. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di Kota Tidore Kepulauan sebagai respons atas berbagai aduan masyarakat serta aksi mahasiswa beberapa waktu lalu.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Tidore Kepulauan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSD Kota Tidore, Kepala Puskesmas, tim kode etik profesi dokter, serta dokter Muhammad Fahrul, dokter yang menangani pasien pada kejadian yang menjadi sorotan publik. Rapat dimulai pukul 09.00 WIT dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Drs. Ade Kama, yang kemudian memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III, Ardiyansyah Fauzi, untuk mengawal jalannya diskusi.
Ketua Komisi III, Ardiyansyah Fauzi, membuka sesi diskusi dengan mengundang setiap pihak terkait mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSD, Ketua Tim Investigasi, hingga perwakilan kepala puskesmas dan dokter terkait untuk memberikan penjelasan seputar masalah pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat. DPRD Kota Tidore menilai bahwa evaluasi ini merupakan langkah mendesak untuk menjamin pelayanan kesehatan yang lebih baik, terutama dalam hal respons cepat dan penanganan pasien.
Para anggota DPRD yang hadir turut menyoroti berbagai aspek pelayanan yang dinilai masih perlu perbaikan. Beberapa anggota mengutarakan keprihatinan terhadap standar layanan di tingkat desa/kelurahan, Puskesmas, hingga rumah sakit, yang dinilai kurang memadai dalam memenuhi harapan dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Selain itu, dalam rapat ini DPRD mengamanatkan agar tim investigasi yang bertugas segera menyelesaikan sidang kode etik, memastikan bahwa semua fakta kejadian diungkap secara transparan, dan segera mengumumkan hasil investigasi kepada publik. Dengan demikian, DPRD berharap agar tidak ada lagi simpang siur informasi terkait isu tersebut di kalangan masyarakat.
Di akhir rapat, DPRD juga mendesak Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSD untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memberikan edukasi kepada jajarannya. Langkah ini dianggap penting agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan baik di rumah sakit maupun di Puskesmas. DPRD Kota Tidore Kepulauan berkomitmen untuk terus mengawal proses ini melalui koordinasi lanjutan dengan mitra kerja bidang kesehatan guna memperbaiki kualitas layanan di daerah tersebut.
Komisi III DPRD juga menyampaikan bahwa mereka akan segera menggelar rapat lanjutan bersama instansi terkait untuk membahas kebutuhan tambahan, termasuk penambahan tenaga kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan. Langkah ini dianggap penting agar masalah serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, serta masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik dan layak. (Abj)
