TIDORE – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan mendapat angin segar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Hibah sebesar Rp14.115.300.000 akhirnya cair, setelah melalui proses panjang yang diinisiasi sejak 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di empat titik rawan.
“Titik yang menjadi fokus kami adalah satu lokasi di Kecamatan Tidore Utara, serta tiga titik di Daratan Oba, yaitu Desa Akelamo, Siokona, dan Maidi,” ujar Kepala BPBD Tidore Kepulauan, Muhammad Abubakar, pada Sabtu (18/11).
Menurut Muhammad, penanganan bencana di wilayah-wilayah ini akan diarahkan pada upaya pencegahan abrasi dan banjir rob melalui pembangunan penahan ombak. “Kami konsentrasikan bantuan hibah ini untuk memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman bencana, khususnya di kawasan pesisir,” tambahnya.
Perjuangan Panjang dan Kolaborasi
Proses pengajuan hibah ini, kata Muhammad, tidak berlangsung instan. Dibutuhkan waktu empat tahun sejak dokumen pascabencana diajukan hingga akhirnya disetujui. Proses tersebut melibatkan verifikasi ketat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tidore Kepulauan.
“Tentunya bantuan ini tidak lepas dari kerja sama solid antara Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait. Penyusunan dokumen yang detail, komunikasi intensif, dan koordinasi yang terus-menerus menjadi kunci utama. Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi,” katanya.
Muhammad menegaskan bahwa BPBD Tidore Kepulauan akan berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran hibah ini dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan akan diperketat agar tidak terjadi masalah baik secara fisik maupun administratif.
Warning dari Pusat
BNPB sendiri memberikan peringatan tegas terkait kualitas pekerjaan. Muhammad menyebutkan bahwa pihaknya diwanti-wanti untuk memastikan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi memenuhi standar yang ditetapkan.
“BNPB memberikan warning jika kualitas pekerjaan tidak memenuhi. Kami juga harus mematuhi aturan baru dari PMK yang mengisyaratkan penyelesaian proyek dalam waktu 24 bulan, lebih lama dibandingkan sebelumnya yang hanya 12 bulan,” jelasnya.
BPBD Tidore Kepulauan akan terus menjaga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempertahankan kepercayaan dari pemerintah pusat. “Kepercayaan ini sangat mahal. Kami akan bekerja keras agar apa yang sudah diperoleh tidak sia-sia. Prosesnya melelahkan, tapi hasilnya semoga bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Muhammad menutup.
Membangun dengan Harapan
Hibah ini menjadi langkah awal BPBD Tidore Kepulauan untuk mengatasi potensi bencana lain di masa depan. Rencana pengajuan hibah tambahan untuk titik-titik rawan seperti daerah longsor di kota ini juga sedang dipersiapkan.
“Salam Tangguh,” pungkas Muhammad, dengan semangat optimis bahwa upaya ini akan membawa Tidore Kepulauan menjadi daerah yang semakin tangguh dalam menghadapi bencana. (Abj)
