TIDORE – Memasuki penghujung tahun 2024, Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan). Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (19/11/2024) ini bertujuan mengevaluasi progres pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Ketua Komisi III, Ardiansyah Fauji, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Menurutnya, laporan yang terbuka merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah kepada masyarakat.
“Keterbukaan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan pola seperti ini, kami berharap dapat mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini skeptis terhadap kinerja pemerintah,” ujar Ardiansyah.
Progres Positif di Tengah Tantangan
Dalam evaluasi tersebut, Ardiansyah memberikan apresiasi kepada Dinas PUPR dan Perkimtan atas capaian mereka. Hingga saat ini, Dinas PUPR berhasil merealisasikan 89 % dari target fisik, sementara Dinas Perkimtan melampaui 90 % untuk realisasi program fisik dan serapan anggaran.
“Kinerja kedua dinas ini patut diapresiasi. Meski tantangan selalu ada, mereka telah menunjukkan dedikasi tinggi. Kami berharap sisa target dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran 2024 berakhir,” tambah Ardiansyah.
Detail Anggaran dan Proyek Strategis
Kepala Dinas PUPR, Abdul Muis Husein, mengungkapkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp106 miliar, sebanyak 77 % sudah terserap untuk berbagai program publik.
“Belanja publik dialokasikan untuk berbagai sektor, seperti pengelolaan sumber daya air sebesar Rp 29 miliar, rehabilitasi irigasi Rp 2,7 miliar, pengelolaan drainase Rp 2,3 miliar, pengembangan pemukiman Rp 950 juta, penataan bangunan gedung Rp 4 miliar, penataan lingkungan Rp 24 miliar, dan pemeliharaan jalan Rp 44 miliar,” papar Abdul Muis.
Dinas Perkimtan juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan program kerja yang telah ditetapkan dalam APBD. Kedua dinas berjanji akan memaksimalkan sisa waktu hingga akhir tahun guna memastikan target tercapai sesuai harapan.
“Kami akan terus berupaya menyelesaikan semua program tepat waktu, agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tutup Abdul Muis.
Komitmen Membangun Kepercayaan Publik
Evaluasi kinerja seperti ini menjadi momentum penting untuk menguatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan capaian yang positif, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanah pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi landasan kokoh bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. (Abj)
