Tidore Kepulauan – Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurahman Arsyad, menegaskan pentingnya pelayanan prima bagi masyarakat dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Tidore, Selasa (20/11). Rapat ini menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah beberapa waktu lalu sehingga menyebabkan adanya kenaikan tarif oleh para motoris speed rum – bastiong.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Abdurahman meminta komitmen yang tegas dari dinas perindakop untuk menjamin adanya ketersediaan BBM non-subsidi yang umampu melayani kebutuhan transportasi motoris di jalur strategis seperti sofifi – ternate,Goto- Sofifi, Goto-Loleo, loleo- teenate,Goto Somahode serta Rum-Bastiong. “Kita berharap dinas perindakop segera menindaklanjuti bersama distributor BBM Jenis minyak tanah Non- Subsidi ke pertamina agar dapat memasok BBM Tersebut ke tidore sehingga dapat memenuhi kebutuhan para penyedia jasa dalam melaksanakan aktifitasnya, kemudian kepada perindakop juga bersama distributor agar lebih memperketat lagi ke para pemilik-pemilik pangkalan minyak tanah bersubsidi dlm penjualannya sesuai dengan dgn aturan yg berbasis KK dan jumlah besaran kilo / liter untuk tiap-tiap KK ,” tegas Abdurahman.
Sorotan Tarif Spit Boat
Selain itu, Abdurahman juga meminta Dinas Perhubungan agar mengawasi tarif spit boat yang kerap menjadi persoalan. Ia mengingatkan agar tidak ada kenaikan harga sepihak yang u7memberatkan masyarakat. “Transportasi laut ini adalah nadi pergerakan ekonomi masyarakat. Jangan sampai ada pihak tertentu yang ygbermain dengan tarif yang tidak wajar. Kerena itu akan berkonsekwensi terhadap hukum, oleh Sebab itu Pemerintah harus hadir memberikan pengawasan,dan terus memantau dan berkomunikasi kepada kepada para pemilik- pemilik pangkalan ” ujar politisi yang dikenal vokal dalam membela kepentingan rakyat ini.
Pemantauan Distribusi BBM
Kepada Dinas Perindagkop, Abdurahman mendesak agar lebih intensif memantau aktivitas pendistribusian BBM Jenis minyak bersubsidi di wilayah Tidore Kepulauan. Menurutnya, distribusi yang tidak merata atau terganggu akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. “Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keberlangsungan hidup masyarakat. Jangan ada spekulan yang memanfaatkan situasi,” lanjutnya.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Abdurahman menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus berjalan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa hambatan.
“Ini tugas kita bersama. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.(@b)
