TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan terpilih periode 2025-2030, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa beberapa kepala kelurahan akan dinonaktifkan setelah pelantikannya. Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Jadi beberapa lurah ini nanti setelah pelantikan, mereka yang pertama saya akan nonjobkan,” ujar Ayah Erik, sapaan akrab Muhammad Sinen, kepada wartawan di Kantor Wali Kota Tidore, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, sejumlah lurah secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan dalam Pilkada, bahkan diduga ikut dalam taruhan saat sengketa pemilihan memasuki tahap Mahkamah Konstitusi (MK).
“Secara tidak langsung mereka telah terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.
Muhammad Sinen mengaku memahami bahwa dalam politik perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Namun, baginya, ASN yang terlibat langsung dalam politik praktis bukan sekadar berbeda pilihan, melainkan sudah menyalahi etika dan aturan.
“Mereka bermain api, yah siapa yang bermain api harus siap angus,” katanya tegas.
Disiplin ASN Jadi Prioritas
Selain menertibkan lurah yang tidak netral, Muhammad Sinen menegaskan bahwa penegakan disiplin ASN adalah prioritas utama pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Ahmad Laiman.
“Jadi saya dan Abang Leman (Ahmad Laiman) sepakat, disiplin itu harga mati. Saya tidak pandang bulu, mau saudara, mau keluarga, kalau kerja tidak sesuai aturan, saya sikat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para istri pejabat yang berstatus ASN agar tidak seenaknya dalam menjalankan tugas dan kedisiplinan.
“Jangan merasa diri istri pejabat terus masuk kantor sesuka hati. Ini kalau kedapatan, saya minta maaf, ulah dari istri, suami juga kena getah,” tandasnya.
Langkah tegas yang akan diambil Muhammad Sinen ini menandakan babak baru dalam birokrasi Kota Tidore Kepulauan. Di bawah kepemimpinannya, ia ingin memastikan ASN bekerja profesional tanpa terlibat kepentingan politik.(@b)
