TIDORE – Satu persatu cerita bermunculan, datang dari warga yang merasa tertipu. Mereka bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kepercayaan.
Di balik semua itu, ada sebuah ironi yang sulit dicerna: investasi bernama World Pay One (Wpone), yang diduga bodong, justru tumbuh subur di ruang resmi milik pemerintah-tepatnya di kantor Camat Tidore Utara.
Panggung yang selama ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, rupanya dialihfungsikan menjadi ruang presentasi dan promosi investasi yang belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan lebih mengejutkan lagi, aktor di balik layar bukan warga biasa, melainkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Tak butuh waktu lama bagi kabar ini menjalar ke publik. Reaksi keras datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari praktisi hukum senior Maluku Utara, Iskandar Yoisangaji. Dengan suara lantang dan bahasa yang tak bertele-tele, ia menyebut bahwa tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tapi juga penghinaan terhadap hukum yang berlaku.
“Tidak bisa disamakan antara ruang publik dan ruang pribadi,” ujar Iskandar kepada Media ini. “Investasi, apalagi yang belum memiliki dasar legal dari OJK, tidak punya tempat di ruang pemerintahan. Ini bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.”
Iskandar mencium aroma kekuasaan yang dipelintir untuk kepentingan pribadi. Ia menolak mentolerir anggapan bahwa ini sekadar ‘ketidaktahuan’. “Masyarakat tidak mungkin punya akses sembarangan ke kantor camat untuk hal seperti ini. Ini pasti ada campur tangan orang dalam,” lanjutnya.
Permintaan tegas pun disampaikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan: lakukan evaluasi menyeluruh. Pecat bila perlu. Karena jika tidak ada tindakan berarti, kasus ini bisa menjadi preseden buruk, membiarkan mental “semau gue” bertumbuh di tubuh birokrasi.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah kota. Yang ada justru kekhawatiran semakin besar: berapa banyak korban yang belum bersuara? Berapa besar uang yang sudah disetor? Dan yang paling menyesakkan: berapa banyak lagi pejabat yang terlibat diam-diam?
Sementara itu, masyarakat hanya bisa menunggu dengan cemas. Mereka menatap ke kantor-kantor pemerintahan yang dulunya menjadi simbol perlindungan, kini berubah menjadi tempat di mana harapan dikikis oleh janji palsu.
Dan dari Kota Tidore, sebuah pelajaran keras kembali muncul: ketika fasilitas negara digunakan untuk kepentingan segelintir orang, yang hilang bukan hanya uang rakyat- tetapi juga kehormatan negara.
