TIDORE – Di balik dinding ruang rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin pagi (14/04), waktu seolah berputar dalam ritme evaluatif. Suara-suara anggota dewan bersahutan dengan catatan-catatan tahunan yang terangkum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2024. Tak ada tepuk tangan seremonial atau pidato panjang hari itu. Hanya meja panjang, tumpukan dokumen, dan semangat untuk menguji ulang janji-janji pemerintahan.
Rapat internal ini dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Hi. Ade Kama, didampingi Wakil Ketua I Hj. Asma Ismail. Dari kursi-kursi yang mengelilingi ruang rapat, para wakil rakyat menyiapkan sikap mereka terhadap capaian dan kegagalan pemerintah kota selama setahun terakhir.
“Kami mulai hari ini. Fokus pada LKPJ Wali Kota 2024,” ujar Sekretaris Dewan, Rudi Ipaenin. Suaranya datar, namun mengandung beban teknokratis yang tak ringan. Ia menyebut bahwa rapat akan berlanjut hingga Kamis, melibatkan Pemda dan mitra kerja legislatif untuk mendalami setiap butir laporan.
Di meja-meja kerja itulah, fungsi pengawasan dewan menemukan nadinya. Tak sekadar mengoreksi, tapi mencari kejelasan antara rencana dan kenyataan, antara narasi pembangunan dan wajah kota yang dirasakan warganya.
Hari Jumat, 18 April 2025, dijadwalkan menjadi babak berikutnya. Paripurna akan digelar. Rekomendasi akan dibacakan, dan publik menanti: sejauh mana janji-janji tahun 2024 menjelma menjadi langkah konkret atau justru menjadi catatan kritis.
Dalam ruang rapat itu, politik bersanding dengan administrasi. Dan di antara dokumen-dokumen itu, hidup harapan agar kota ini tak sekadar diperintah, tetapi juga dipertanggungjawabkan. (@bj)
