TIDORE – Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan mengelar rapat pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024, dengan fokus pada evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat tersebut, legislator tidak hanya melihat angka, tapi juga memahami narasi di balik realisasi PAD untuk memahami kepentingan publik yang terkait dengan politik anggaran.
Rapat yang dipimpin Abdurrahman Arsyad selaku Komisi II DPRD Kota Tidore juga mengundang beberapa mitra kerja strategis seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, dan Bapenda. Fokus utama mereka adalah menelaah kinerja OPD dalam menyumbang PAD dan mencermati alur pemungutan pajak dari masyarakat.
“Apresiasi tetap kami berikan,” ucap Abdurrahman, membuka pernyataannya dengan nada tenang tapi tajam. “Beberapa OPD bahkan mampu melampaui target pendapatan. Tapi ini bukan soal angka semata. Ini soal bagaimana sistem itu bekerja.
Rapat kerja ini, pada dasarnya, bukan hanya panggung pertanggungjawaban, tapi juga ruang klarifikasi publik. Sebab dalam banyak kasus, permasalahan PAD bukan soal kekurangan potensi, tapi lebih kepada bagaimana proses pelayanan berjalan. Di sinilah, menurut Komisi II, terdapat sejumlah titik yang perlu diperbaiki-mulai dari sinkronisasi data, efisiensi layanan, hingga kejelasan jenis-jenis pajak yang dipungut.
“Ada beberapa item yang perlu dievaluasi. Kami ingin laporan disusun secara menyeluruh-dari hulu ke hilir. Dari perencanaan, eksekusi, hingga pertanggungjawaban,” tandasnya.
Sebagai sebuah proses demokratis, pembahasan LKPJ adalah panggung keterbukaan. Tapi bukan keterbukaan yang seremonial-melainkan keterbukaan yang mendorong perubahan nyata. Rekomendasi dari Komisi II ini, nantinya akan diteruskan ke tim penyusun LKPJ untuk dijadikan bahan koreksi substansial.
Dengan kata lain, ini bukan sekadar soal capaian atau kegagalan. Ini tentang membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan di ruang sidang itu, para legislator menunjukkan bahwa fungsi kontrol mereka tetap bekerja-dengan serius, dengan penuh tanggung jawab.
Karena dalam demokrasi yang sehat, pertanyaan paling penting bukan “berapa besar yang didapat,” tapi “seberapa bijak itu dikelola. (@b)
