TERNATE- Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Salah satu langkah penting ditandai dengan pelantikan Hairil H. Hukum sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Barang Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) bersama 14 ASN lainnya oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, pada Selasa (7/5/2025) di Sofifi.
Kehadiran Hairil di tubuh BPBJ diharapkan mampu membawa semangat baru dan perubahan positif bagi organisasi, terutama dalam membangun sistem kerja yang kredibel dan bersinergi dengan program prioritas Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
“Ini bagian dari komitmen kita mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. BPBJ harus jadi garda terdepan dalam memastikan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan bebas intervensi,” ujar Hairil usai pelantikan.
Pelantikan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan pengadaan daerah yang selama ini menjadi salah satu titik krusial dalam pelaksanaan program pembangunan.
Plt. Kepala BPBJ, Farid Hasan menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah, peningkatan kompetensi ASN, dan penggunaan teknologi informasi sebagai fondasi menuju reformasi birokrasi di sektor pengadaan barang dan jasa.
“Dengan formasi baru ini, BPBJ dapat semakin profesional dalam menjalankan tugas, termasuk mendorong percepatan proses lelang, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mendukung penyerapan anggaran yang optimal,”kata Farid.(@b)
