TIDORE – DPRD Kota Tidore Kepulauan resmi menyampaikan catatan strategis dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2024. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2024-2025, yang turut dihadiri oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Gedung DPRD Kota Tidore.
Dalam forum resmi tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan evaluatif atas capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Rekomendasi yang disampaikan menyoroti beberapa aspek pembangunan dan pelayanan publik yang dinilai perlu ditingkatkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dalam pidatonya menyatakan bahwa catatan dan rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas pemerintahan. Ia menyebut, masukan DPRD bersifat konstruktif dan menjadi pijakan dalam penyempurnaan program pembangunan di masa mendatang.
“Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, selanjutnya akan kami pelajari dan tindaklanjuti kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja,” ujar Sinen. “Ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.”
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan itu menekankan pentingnya keseriusan seluruh OPD dalam menindaklanjuti setiap poin rekomendasi. Ia meminta agar perangkat daerah melakukan pembahasan internal, melibatkan seluruh sumber daya, dan menyusun laporan pelaksanaan sebagai bahan LKPJ tahun 2025 mendatang.
“Pemerintah daerah telah berusaha mengoptimalkan penggunaan belanja daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Harapannya, ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal,” tuturnya. “Capaian pembangunan 2024 adalah hasil dari pelaksanaan program berkesinambungan yang perlu terus diperbaiki.”
Rapat paripurna ini menjadi refleksi sekaligus dorongan evaluatif bagi pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menjawab harapan masyarakat secara nyata.(@b)
