TIDORE — Suara itu datang dari ujung selatan Tidore. Bukan jeritan, melainkan desakan penuh harap yang sudah terlalu lama terpendam: tuntaslah sudah pembangunan Jalan Payahe-Dehepodo.
Kamis, 12 Juni 2025, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ardiansyah Fauji, mewakili keresahan itu bukan hanya sebagai wakil rakyat, tapi sebagai saksi hidup atas penderitaan warga Oba dan Oba Selatan yang tiap hari bertaruh nyawa di jalanan rusak berstatus “aset provinsi.”
“Pemerintah Kota pernah alokasikan anggaran di tahun 2018,” kata Ardiansyah dengan nada berat di ruang kerjanya di Kantor DPRD Tidore. “Tapi BPK bilang tidak boleh, karena jalan itu bukan kewenangan kami. Asetnya milik Provinsi.”
Inilah ironinya: ketika pemerintah lokal ingin hadir di tengah derita warganya, tangan mereka justru terikat oleh aturan. Maka tuntutan itu pun dialamatkan ke atas: kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, serta kepada para legislator provinsi dari Daerah Pemilihan III yang mencakup Tidore, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur.
Bagi Ardiansyah, ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini tentang akses. Tentang penghubung antar-kehidupan di tiga kabupaten kota: Tidore, Halteng, dan Halsel. Ini tentang hak dasar warga untuk melintasi wilayah mereka sendiri tanpa dikhianati oleh lubang jalan dan lumpur di musim hujan.
“Jika ini bisa dialokasikan ke pemerintah kota, saya jamin, pembangunannya sudah selesai,” ujarnya lantang. “Tapi aturan melarang. Maka kami minta 2026, jangan tunggu lebih lama. DPRD Provinsi harus hadir di sini, bukan cuma saat kampanye.”
Rakyat di Kecamatan Oba Selatan, jelas Ardiansyah, tidak bisa terus-menerus menjadi korban dari tarik-ulur birokrasi dan alasan klasik “keterbatasan anggaran.” Ketika pemerintah provinsi abai, maka penderitaan warga berubah menjadi catatan kelam yang tak bisa dihapus hanya dengan janji.
Yang lebih menyakitkan: terminal yang sudah direncanakan akan dibangun di Payahe oleh Pemkot Tidore pun tertahan karena akses jalan belum selesai. Padahal, kata Ardiansyah, terminal itu akan menjadi simpul penting yang memudahkan mobilitas warga dari Gane Barat, Halteng, bahkan hingga ke Ternate.
“Coba bayangkan, kalau jalan ini selesai, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk keluar dari wilayah mereka sendiri,” ucap politisi muda dari PDIP itu sambil menatap jauh ke luar jendela. “Yang mereka butuhkan hanya perhatian. Yang mereka minta hanya jalan layak.”
Jalan Payahe-Dehepodo kini bukan lagi sekadar jalur fisik. Ia telah menjadi simbol ketimpangan wilayah, bukti telanjang dari pusat-pusat kekuasaan yang terlalu jauh dari suara-suara kecil di Oba Selatan. Dan ketika suara itu akhirnya menggema di kantor DPRD, hanya ada satu harapan: agar tak lagi dibungkam oleh diamnya birokrasi provinsi. (@b)
