TIDORE — Hujan deras yang mengguyur Kota Tidore Kepulauan selama dua hari berturut-turut, sejak Sabtu malam 21 Juni hingga Minggu dini hari 22 Juni, memunculkan dampak serius yang langsung dirasakan warga.
Di Kelurahan Gurabati dan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, beberapa talud drainase tak mampu menahan derasnya aliran air, hingga akhirnya roboh dan mengakibatkan luapan ke permukiman. Akses jalan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) pun harus ditutup sementara akibat genangan yang tidak surut.
Kerusakan ini tak hanya menyingkap rapuhnya infrastruktur drainase, tapi juga membuka pertanyaan tentang kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang makin kerap terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, turun langsung ke lokasi terdampak bersama sejumlah kepala OPD. Ia tidak hanya melihat dari dekat kondisi kerusakan, tapi juga memberi instruksi jelas tak ada alasan untuk menunda penanganan.
“Kita tidak boleh menunggu anggaran tahun depan. Ini soal keselamatan warga,” ujarnya.
Langkah cepat ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama. Dalam keterangannya pada Kamis, 26 Juni 2025, ia menegaskan bahwa kerusakan talud telah ditinjau bersama oleh unsur pemerintah kota, termasuk BPBD dan Dinas PUPR.
“Kami sepakat, langkah antisipasi harus segera dilakukan. Ini krusial. Kami tidak ingin kejadian ini terulang,” ucapnya.
Ade Kama juga memastikan bahwa perbaikan drainase di Gurabati dan Tomalou tidak perlu menunggu usulan warga. Artinya, pemerintah mengambil inisiatif atas dasar kepentingan darurat, sebuah sinyal positif bahwa keselamatan warga lebih penting dari prosedur formalitas.
Di lapangan, Kepala Dinas PUPR Kota Tidore, A. Muis Husain, menyebutkan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan penanganan di lokasi longsoran talud RW 04 Gurabati. Di Kelurahan Tomalou, proses perbaikan juga berlangsung, dengan dukungan warga yang ikut menyediakan alat berat. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa solidaritas masih kuat, ketika negara dan rakyat saling menopang.
Namun krisis ini bukan hanya terjadi di daratan. Di kawasan pesisir, abrasi air laut menghantam tembok penahan ombak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Rum hingga jebol. “Penanganan ini juga masuk prioritas. Struktur teknis talud akan kami evaluasi dan perkuat, terutama untuk menampung air dari embung,” ujar Muis.
Seluruh proses perbaikan akan dibiayai lewat Dana Tak Terduga (DTT) tahun berjalan. Estimasi anggaran sementara mencapai Rp. 2 miliar, dan saat ini Dinas PUPR masih menghitung detail kebutuhan teknisnya.
Dalam situasi darurat iklim seperti ini, penanganan cepat memang dibutuhkan. Tapi lebih dari itu, krisis semacam ini mengingatkan bahwa adaptasi dan mitigasi harus menjadi bagian permanen dari kebijakan pembangunan.
Perubahan iklim bukan lagi isu jauh, dan hujan deras di Tidore telah memperlihatkan betapa nyatanya risiko yang dihadapi kota kecil di timur Indonesia ini. (red)
