TIDORE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah pada Senin (7/7) di ruang rapat DPRD. Agenda utama rapat tersebut adalah evaluasi Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2025, yang menjadi pijakan awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.
Dalam rapat yang turut dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini, DPRD menggarisbawahi perlunya evaluasi komprehensif terhadap capaian pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hingga pertengahan tahun ini tercatat belum mencapai target. DPRD juga menyoroti potensi kebocoran retribusi dari sejumlah titik penagihan yang dianggap mengganggu optimalisasi penerimaan daerah.
“Langkah konkret perlu segera diambil, mulai dari pengawasan di lapangan hingga pembenahan sistem penarikan retribusi. Pemerintah tidak boleh membiarkan celah yang justru menggerus potensi PAD,” ujar Ketua DPRD dalam keterangannya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti alokasi anggaran yang meningkat pada tahun ini, khususnya untuk pembiayaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DPRD mengingatkan agar anggaran untuk pengangkatan PPPK tidak mengganggu proporsi belanja pembangunan dan pelayanan publik.
“Pemerintah daerah harus cermat dalam menyusun perencanaan. Keseimbangan antara belanja pegawai dan program pembangunan harus tetap terjaga,” kata salah satu anggota DPRD dalam forum tersebut.
Tak hanya itu, rapat juga membahas pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi tak terduga seperti bencana alam, kondisi darurat kesehatan, hingga potensi gejolak sosial. DPRD meminta pemerintah menyediakan cadangan anggaran dan memperkuat sistem tanggap darurat yang efektif.
Di akhir rapat, Ketua DPRD menegaskan bahwa evaluasi semesteran ini bukan semata-mata bentuk pengawasan, tetapi juga bagian dari kolaborasi antarlembaga dalam merancang kebijakan fiskal yang adaptif dan berpihak pada masyarakat.
“Transparansi dan sinergi adalah kunci. Kami berharap pembahasan ini menjadi pondasi kuat bagi tata kelola anggaran daerah yang lebih akuntabel dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah daerah dan DPRD menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi dalam proses penyusunan anggaran perubahan tahun ini, termasuk memprioritaskan sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. (@b)
