TERNATE — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Maluku Utara ( Kemenkum Malut) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Halmahera Selatan (Halsel) tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Unggulan Saruma.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa harmonisasi ranperda merupakan wujud nyata sinergi antarinstansi untuk memastikan kualitas regulasi daerah yang lebih baik.
Argap Situngkir memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang diharmonisasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Malut tidak hanya formal belaka, tapi juga mengedepankan substansial.
“Ranperbup ini mengatur penyelenggaraan pendidikan berasrama, yang tentu memiliki kekhususan tersendiri. Oleh karena itu, kami berkomitmen mendampingi prosesnya agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peningkatan mutu pendidikan siswa di Halsel,” ujar Argap Situngkir dari Kanwil Kemenkum Malut pada kegiatan yang digelar virtual, Rabu (9/7).
Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi memimpin rapat harmonisasi yang dihadiri oleh Asisten I Pemkab Halsel, Kepala Bagian Hukum, jajaran Dinas Pendidikan sebagai Pemrakarsa, serta Tim Kerja Harmonisasi (TKH) dari Kemenkum Malut.
“Kemenkum Malut mengapresiasi langkah Pemkab Halsel dalam mendorong mutu pendidikan melalui harmonisasi,” ungkap Zulfahmi.
Beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan antara lain ketidaksesuaian sistematika, penggunaan tanda baca, serta rumusan norma yang belum relevan.
Meski begitu, Zulfahmi menambahkan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemkab Halsel untuk menindaklanjuti hasil harmonisasi tersebut, termasuk memastikan penyempurnaan draf Ranperbup dan pengunggahan dokumen ke dalam sistem e-Harmonisasi.
Sementara itu, perwakilan Pemkab Halmahera Selatan menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari Kanwil Kemenkum Malut. Rapat ditutup dengan kesepakatan agar Pemrakarsa segera menyesuaikan draf Ranperbup sesuai rekomendasi yang diberikan, guna mempercepat proses finalisasi dan penetapan peraturan.(Red)
