TIDORE – Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah kepulauan kembali menjadi perhatian serius di Kota Tidore Kepulauan. Pada Jumat (11/7/2025), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan berencana mengajukan proposal ke Komisi III DPRD setempat untuk pengadaan kendaraan laut berupa speed boat. Tujuannya: meningkatkan respons dalam menghadapi kecelakaan laut dan memperluas jangkauan penanganan bencana di kawasan perairan.
Ketua Komisi III DPRD Tidore, Ardiansyah Fauji, menyampaikan dukungan terbuka terhadap rencana tersebut. Menurutnya, BPBD adalah satuan kerja yang tak hanya wajib, tetapi juga terbukti inovatif dalam menjalankan fungsi-fungsi kebencanaan. “Tahun ini mereka mendapat dana hibah sebesar Rp14 miliar dari BNPB Pusat untuk penanganan pascabencana. Ini bukti bahwa BPBD Tidore bekerja tak sekadar menunggu,” ujar Ardiansyah.
Ia menambahkan, beberapa bulan lalu pihaknya bersama BPBD melakukan kunjungan kerja ke BNPB Pusat guna membicarakan skema-skema penanganan darurat yang lebih konkret. Salah satu yang mengemuka dalam pembicaraan adalah kebutuhan kendaraan laut. “Sebagai kota kepulauan, sudah selayaknya BPBD memiliki speed boat. Jangkauan laut kita luas, dan respons cepat di perairan menjadi kebutuhan mutlak,” tegasnya.
Komisi III DPRD, lanjut Ardiansyah, saat ini juga tengah memfokuskan perhatian pada pengadaan ambulance laut untuk empat kecamatan di wilayah Oba. Sedangkan untuk speed boat, pihaknya menunggu proposal resmi dari BPBD sebelum dilakukan pemanggilan guna membahas teknis penganggaran lebih lanjut. “Kalau fiskal daerah memungkinkan, kami akan dorong ini jadi usulan prioritas dan masuk dalam APBD tahun 2026,” jelasnya.
Namun lebih dari sekadar pengadaan alat, Ardiansyah juga menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan dalam badan penanggulangan bencana. Ia memberi apresiasi terhadap respons cepat Kepala BPBD Kota Tidore selama ini. “Hari itu bencana, hari itu juga kepala BPBD sudah di lokasi. Ini yang dibutuhkan publik—pimpinan OPD yang hadir dan sigap menjawab keresahan warga,” ucapnya.
Komisi III, kata dia, akan mendukung setiap upaya BPBD, baik dalam rangka mitigasi maupun penanganan pasca bencana. “Begitu surat masuk, kami akan jadwalkan rapat khusus. Ini bukan soal alat semata, tapi soal memastikan setiap warga, di pulau mana pun, punya hak yang sama untuk diselamatkan,” tutup Ardiansyah. (@b)
