TERNATE – Akselerasi pelayanan dan pembinaan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mendapatkan respons positif dari masyarakat. Warga menilai layanan yang disediakan semakin mudah diakses dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat umum maupun kelompok rentan.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengungkapkan bahwa hasil survei ersepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survei persepsi anti korupsi (SPAK) menunjukan nilai sangat baik.
“Kanwil Kemenkum Malut terus mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang transparan, cepat, tepat dan responsif. Ini bagian dari komitmen seluruh jajaran membangun zona integritas,” ungkap Argap Situngkir di Kanwil Kemenkum Malut, Selasa (15/7).
Layanan seperti bantuan hukum gratis, apostille, dan legalisasi administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dinilai lebih mudah dan tidak berbelit. Selain itu, program desa sadar hukum juga dianggap memberikan edukasi yang dibutuhkan di tingkat lokal.
“Pelayanan pengesahan dokumen internasional apostille dari Kanwil Kemenkum Malut, sebagai pemenuhan syarat untuk melanjutkan program pendidikan S2 di Korea Selatan sangat mudah dan cepat,” ungkap Sri Windi Handayani, salah satu pemohon layanan apostille beberapa waktu lalu.
Peningkatan pelayanan Kanwil Kemenkum Malut, sebagai upaya mempertahankan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang telah diraih. Sembari menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada seluruh pihak.(Red)
