JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat meningkatkan sinergi perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkup Pemprov Malut.
Kesepakatan kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang langsung diteken Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha pada Rabu (30/7/25) di Kantor Pusat BPKP, Jakarta.
Gubernur Malut, Sherly dalam sambutannya menjelaskan, penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan BPKP merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta penguatan pengawasan dalam mendukung dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.
”Melalui Nota Kesepahaman ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara Pemprov Maluku Utara dan BPKP untuk mengawal pembangunan daerah secara lebih terarah dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sejumlah permasalahan masih membayangi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di antaranya kualitas pengelolaan keuangan yang belum optimal, lemahnya tata kelola dan pengendalian intern, serta kurang berdampaknya fungsi pengawasan internal (APIP). Selain itu, isu integritas juga dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi.
Ateh mengapresiasi Pemprov Malut atas inisiatif dan kepercayaannya dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kami menaruh harapan besar agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.
Kerja sama ini memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemprov Malut dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil. Penandatanganan kerja sama ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. (Adm)
