TIDORE KEPULAUAN – Setelah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 beserta Nota Keuangannya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali hadir untuk mendengarkan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu (20/8/2025).
Dalam sidang tersebut, empat fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan menyampaikan sikap mereka terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025. Tiga fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi ADEM, dan Fraksi PKB, memberikan sejumlah catatan penting, sementara Fraksi DKI langsung menyetujui tanpa memberikan pandangan tambahan.
Apresiasi dan Catatan Fraksi PDI Perjuangan
Melalui juru bicara sekaligus Ketua Fraksi, Hamga Basinu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat. Namun, fraksi ini menekankan perlunya strategi peningkatan PAD yang lebih berkelanjutan.
“Fraksi PDI memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, baik dari PAD maupun transfer pemerintah pusat. Namun demikian, kami mendorong agar strategi peningkatan PAD dilakukan berkelanjutan melalui digitalisasi pajak daerah, intensifikasi retribusi, dan penguatan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal,” ujar Hamga.
Fraksi PDI juga mencermati komposisi belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Mereka mendorong agar alokasi belanja lebih berpihak pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dasar, dan pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, Fraksi PDI mendukung arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penguatan tata kelola pemerintahan. Namun, mereka juga menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas pada setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pembiayaan daerah masih dalam batas kewajaran dan diharapkan dapat dikelola secara prudent, transparan, serta mendukung kesinambungan fiskal daerah,” tambah Hamga.
Catatan dari Fraksi PKB dan Fraksi ADEM
Sementara itu, Fraksi PKB dan Fraksi ADEM juga menyampaikan sejumlah catatan penting melalui juru bicara masing-masing. Kedua fraksi tersebut menyoroti perlunya kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Kota Tidore Kepulauan.
Fraksi PDI Langsung Setujui
Berbeda dengan tiga fraksi lainnya, Fraksi PDI memilih langsung menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 tanpa memberikan catatan atau pandangan umum tambahan.(@b)
