TIDORE – Kebijakan tak biasa dilakukan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi PDI Perjuangan, Sarmin Mustari, yang memutuskan menyisihkan sebagian gajinya untuk menambah insentif Ketua RT, RW, dan LPM di Kelurahan Dokiri. Langkah ini diumumkan dalam agenda reses, Jumat (29/8/2025), dan langsung menuai apresiasi warga.
Bagi Sarmin, kebijakan ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk penghargaan atas tanggung jawab besar perangkat kelurahan.
“Saya sisihkan Rp3 juta dari gaji pribadi setiap triwulan. Insentif naik dari Rp450 ribu menjadi Rp750 ribu per orang,” ungkapnya.
Menciptakan Nilai Politik Baru
Langkah ini membawa pesan politik yang lebih luas: membangun kepercayaan publik melalui aksi nyata. Dalam konteks politik lokal, hubungan emosional dengan warga sering kali lebih kuat daripada sekadar retorika.
Pengamat sosial di Tidore menilai, kebijakan ini dapat meningkatkan citra legislatif sekaligus menjadi contoh bagi pejabat lain. “Publik melihat bahwa kedekatan tidak hanya ditunjukkan dengan kehadiran fisik, tetapi melalui kebijakan yang langsung menyentuh kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Kendala Fiskal dan Dorongan untuk Pemerintah Daerah
Sarmin juga mengakui telah mengusulkan penambahan insentif melalui Bina Kesra Pemkot Tidore. Namun, keterbatasan fiskal menjadi alasan penundaan. Meski begitu, ia berharap langkahnya bisa mendorong pembahasan lebih lanjut di tingkat daerah.
Apresiasi Warga dan Efek Sosial
Ketua RT 002 Kelurahan Dokiri, Nurhayati Johra, menyebut langkah Sarmin sebagai wujud kepedulian nyata. “Kami merasa dihargai dan diperhatikan. Tambahan ini membantu kami yang bertugas langsung di masyarakat,” katanya.
Selain menambah insentif, Sarmin juga memberikan bantuan baju batik untuk Imam Masjid, pengurus SARA, dan Joguru sebagai dukungan kegiatan sosial-keagamaan.
Politik Kepedulian: Tren Baru di Tidore?
Praktik seperti ini dapat membuka tren baru di politik lokal, di mana legislator tak hanya menjadi pengawas anggaran, tetapi juga sumber inspirasi dalam pelayanan publik. Jika diterapkan lebih luas, langkah ini bisa mengubah cara masyarakat menilai kinerja wakil rakyat. (@b)
