Jakarta- Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar rapat koordinasi di Kantor BIG, Cibinong, Jawa Barat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait rencana penguatan simpul jaringan geospasial daerah serta kerja sama strategis dengan BIG guna mendukung sistem pengelolaan pembangunan berbasis elektronik di Maluku Utara.
Rapat dipimpin Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BIG, Mone Iye Cornelia, bersama jajaran teknis BIG. Sementara delegasi Maluku Utara dipimpin Kepala Bappeda, Muhammad Sarmin S. Adam, didampingi tenaga ahli, pejabat PUPR, serta perwakilan Bappeda dan DKP.
Dalam forum tersebut, Kepala Bappeda Malut menekankan pentingnya integrasi data spasial lintas sektor. “Kami memerlukan dukungan nyata, tidak hanya pada sistem informasi yang terintegrasi, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM. Tanpa itu, sulit bagi daerah mengoptimalkan data spasial untuk mendukung pembangunan,” ujar Sarmin.
BIG menegaskan komitmennya untuk mendampingi Maluku Utara. Mereka siap mendukung penguatan simpul jaringan daerah, baik melalui bimbingan teknis maupun peningkatan literasi geospasial.
Sesuai amanah Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, kedua pihak sepakat menyusun Nota Kesepahaman (NK) sebagai payung hukum kerja sama yang diturunkan dalam rencana kerja dengan penanggung jawab jelas di setiap kegiatan. Fokus awal diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan terpadu.
BIG juga menyampaikan bahwa peta dasar skala 1:5000 untuk wilayah Sulawesi telah tersedia pada 2024 dan pengembangannya akan diperluas ke Maluku Utara. Peta ini dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dashboard data tematik, pemetaan batas wilayah, hingga mendukung kebijakan sosial-ekonomi daerah.
Kinerja simpul jaringan Maluku Utara pada 2024 tercatat di angka 1,89 dan dijadikan baseline untuk peningkatan ke depan. Pasca rapat koordinasi, tindak lanjut difokuskan pada pembentukan akun resmi simojang.big.go.id, sistem verifikasi data spasial, serta peningkatan kualitas data melalui pembinaan berkelanjutan.
Dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan menerbitkan Surat Edaran Bersama Bappenas, Kemendagri, dan BIG untuk menetapkan Bappeda atau Dinas PUPR sebagai pembina data geospasial daerah. Dengan kerangka kelembagaan yang lebih jelas, diharapkan simpul jaringan Malut dapat berkembang terarah dan memberi dampak nyata bagi pembangunan, investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Langkah strategis ini sejalan dengan misi Maluku Utara Bangkit 2025–2029 yang menekankan peningkatan daya saing SDM, tata kelola pemerintahan adaptif, serta percepatan konektivitas dan infrastruktur dasar pada periode kepemimpinan Sherly Tjoanda–Sarbin Sehe.(**)
