TIDORE – Ketua dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan menerima audiensi dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Tidore di ruang rapat DPRD, Selasa (2/9/2025). Pertemuan ini membahas isu-isu aktual, termasuk klarifikasi pemberitaan mengenai hak dan pendapatan anggota dewan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ketua DPRD menegaskan bahwa informasi yang menyebut anggota DPRD menerima gaji pokok hingga Rp126 juta per bulan adalah tidak benar.
“Kami perlu meluruskan pemberitaan tersebut. Dewan tidak menerima gaji pokok, melainkan belanja representasi serta tunjangan lain yang telah diatur sesuai regulasi,” tegas Ketua DPRD di hadapan peserta hearing.
Empat Poin Tuntutan Disepakati
Selain klarifikasi, hearing juga menghasilkan nota kesepahaman yang memuat empat poin tuntutan GP Ansor yang disepakati DPRD untuk ditindaklanjuti, yaitu:
DPRD Kota Tidore mendukung dan merekomendasikan ke DPR RI terkait percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
DPRD Kota Tidore menolak berbagai kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
Pemerintah Kota Tidore diminta melakukan penghematan anggaran, terutama terkait kunjungan kerja dewan ke luar daerah.
DPRD dan Pemkot Tidore wajib melakukan transparansi anggaran dalam penggunaan APBD.
Ketua DPRD menyebut, poin-poin tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama lembaga terkait.
GP Ansor: Tuntutan Akan Terus Dikawal
Fandi Muhammad, Juru Bicara GP Ansor Kota Tidore, mengapresiasi keterbukaan DPRD dalam menanggapi isu publik.
“Hearing ini penting untuk mencari kejelasan atas isu yang berkembang. Kami berharap DPRD dapat merealisasikan tuntutan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik,” ujarnya.
Meski begitu, beberapa tuntutan awal dari GP Ansor dan Fatayat NU tidak diakomodir, di antaranya penghapusan tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi, dan kesejahteraan bagi anggota DPRD.
Fandi menegaskan, pihaknya tetap akan mengawal tuntutan yang bersifat nasional hingga ke tingkat pusat.
“Jika ada perubahan regulasi di tingkat nasional, tentu akan kami dorong implementasinya di daerah,” tandasnya.
Ke depan, GP Ansor juga berencana melakukan hearing dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk membahas kajian strategis dan rekomendasi lanjutan terkait pengelolaan anggaran daerah. (@b)
