TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada GP Ansor dan Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Tidore yang telah memberikan aspirasi melalui dialog humanis tersebut.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo bersama Pimpinan OPD Terkait pada saat menerima audiens dialog humoris dari GP Ansor Kota Tidore dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore, Selasa (2/9/2025).
Mengawali arahannya, Wali Kota Tidore Kepulauan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada dua organisasi yang ada di Kota Tidore ini yakni GP Ansor dan Fatayat NU dimana dengan sikap tegas melakukan sharing bersama Pemerintah Daerah dalam menyikapi dinamika sosial yang terjadi saat ini.
“GP Ansor dan Fatayat NU harus terus mengawal jalannya pemerintahan ini, karena Pemerintah Daerah sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen organisasi dalam kemajuan daerah ini, dan hari ini saya bangga sekali karena kalian memilih menyampaikan sebuah aspirasi dengan sharing atau berdialog dengan Pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan pelayanan optimal kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan, “kata Muhammad Sinen.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga berharap kepada seluruh elemen organisasi yang ada di Kota Tidore khususnya GP Ansor dan Fatayat NU agar dapat memberikan dukungannya dalam mengawal pemerintahan ini kedepan demi sebuah kepastian pelayanan terhadap masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
“Saya harap jangan pernah bosan untuk memberikan masukan,kritik dan saran untuk kemajuan daerah ini, karena ini semua tanggung jawab kita semua untuk membangun Tidore kedepan, karena maju dan tidaknya Kota Tidore Kepulauan ini bukan hanya tanggung jawab saya, wakil wali kota,maupun pimpinan OPD saja akan tetapi siapapun yang mendiami daerah ini memiliki peran penting untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memajukan Kota Tidore kedepan, ” Tandas Muhammad Sinen.
Sementara, Ketua GP Ansor Jafar Noh Idrus dalam kesempatan tersebut menyampaikan, berbagai tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah agar segera segera ditindaklanjuti sebagaimana dapat membantu dalam proses pelayanan kepada masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.
“Kita tahu bersama bahwa saat ini dinamika sosial yang terjadi baik di Pusat maupun daerah sedang tidak baik-baik saja, sehingga kami mengambil langkah untuk tetap berada di barisan yang tetap menjaga aturan agar pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Tidore tanpa ada masalah perkembangan isu yang terjadi saat ini, ” kata Jafar.
“Kami juga memberikan empat poin yang menjadi tuntutan di DPRD Kota Tidore mengenai tunjangan anggota DPRD Kota Tidore sehingga ini menjadi sorotan kami diantaranya tunjangan perumahan, kesejahteraan, transportasi dan komunikasi insentife karena semua tunjangan ini sangat memerlukan biaya yang besar di tengah-tengah efisiensi anggaran, sehingga kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti peraturan wali Kota yang sesuai dengan regulasi yang ada, tanpa menguras anggaran yang ada, ” sambung Ja’far.
Jafar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah karena telah memberikan ruang kepada GP Ansor dan Fatayat NU dalam melaksanakan Dialog bersama Pemerintah daerah Kota Tidore, karena GP Ansor menganggap Pemda sebagai sahabat sendiri, akan tetapi ketika Pemerintah Daerah salam dalam melakukan kebijakan GP Ansor akan memberikan solusi namun ketika kebijakan yang dilakukan Pemda itu benar maka GP Ansor hadir untuk mendukung sepenuhnya.
Senada juga disampaikan, Ketua Fatayat NU Astuti Ardenan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Daerah yang telah memberikan ruang untuk berdialog bersama dengan GP Ansor dan Fatayat NU, ini merupakan sebuah kehormatan untuk sama-sama membangun Kota Tidore Kepulauan lebih maju kedepan.
“Kami juga tau bahwa tunjangan tersebut mutlak berfungsi menunjang seluruh kegiatan yang pastinya kami berharap dapat berguna untuk masyarakat Kota Tidore Kepulauan, namun Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan segala tunjangan DPRD Kota Tidore itu sendiri, karena saat ini isu tunjangan yang menjadi polemik dari pusat hingga ke daerah, sehingga tunjangan para DPRD itu bisa diperuntukan untuk kepentingan masyarakat, ” kata Astuti.
Astuti juga mempertegas bahwa empat point tunjangan yang menjadi tuntutan ini kalaupun tidak bisa ditiadakan dilakukan penghematan karena sejauh ini belum terdapat penghapusan secara total untuk tunjangan anggota DPRD, akan tetapi pemerintah harus bersikap tegas dalam sebuah kebijakan yang ada karena ini bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas dan mau atau tidak mau namun ini untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. (@b)
