TIDORE – Polemik pengurangan tunjangan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan terus bergulir. Kali ini, sikap dua fraksi yang memilih diam justru menuai kritik tajam dari organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Dua fraksi dimaksud adalah Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) gabungan Demokrat, Golkar, dan Gerindra serta Fraksi PKB yang terdiri dari PKB dan PKS. Keduanya hingga kini belum menyatakan posisi resmi terkait rencana pemangkasan tunjangan DPRD yang nilainya mencapai Rp15,5 miliar per tahun.
Ketua GP Ansor Tidore, Jafar Noh Idrus, menyebut alasan “menunggu rapat internal” tidak bisa diterima publik. “Sikap dua fraksi yang memilih no comment ini mencerminkan mereka lebih takut kehilangan penghasilan daripada memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya lantang.
Jafar menegaskan, sebagai wakil rakyat, anggota dewan seharusnya berani bersikap. Apalagi, kata dia, semua gaji dan tunjangan DPRD bersumber dari pajak rakyat. “Kalau tidak bisa bersikap secara fraksi, bisa secara pribadi. Masa yang lain bisa, sementara mereka tidak? Ini aneh,” katanya.
Ia kemudian memberi contoh dua legislator Fraksi Adem gabungan PAN dan Nasdem yang dinilai berani mengambil sikap personal. Mochtar Djumati dari Nasdem dan Alifandi Risky dari PAN secara terbuka mendukung langkah Wali Kota Muhammad Sinen untuk mengurangi tunjangan.
“Ketua Fraksi DKI dan Ketua Fraksi PKB mestinya bercermin pada mereka. Walau keputusan fraksi belum ada, secara pribadi bisa tegas,” cetus Jafar.
Selain itu, GP Ansor juga mengapresiasi sikap Fraksi PDIP dan Ketua DPRD yang mulai terbuka mendukung pemangkasan tunjangan, meski sebelumnya terkesan gamang karena alasan regulasi. “Paling tidak, ada sinyal politik bahwa mereka sudah memikirkan kepentingan rakyat,” tambah Jafar.
Langkah Wali Kota Sinen memang cukup berani. Ia berencana memangkas empat pos tunjangan: perumahan Rp4,4 miliar, transportasi Rp3,5 miliar, kesejahteraan Rp4,5 miliar, serta komunikasi intensif Rp3,1 miliar. Totalnya mencapai Rp15,5 miliar per tahun. Dana inilah yang diyakini bisa dialihkan untuk program yang lebih langsung menyentuh masyarakat.
“GP Ansor dan Fatayat NU tidak akan membiarkan Wali Kota berjuang sendiri. Kebijakan pemangkasan ini adalah langkah tepat,” tegas Jafar.
Ia mendesak agar Fraksi DKI dan PKB segera menggelar rapat dan menyampaikan sikap mereka ke publik. “Tunjangan DPRD belasan miliar ini bukan lagi rahasia umum. Jadi jangan takut bicara terbuka di hadapan rakyat,” pungkasnya. (@b)
