TIDORE – Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan menyoroti dua isu penting dalam rapat kerja bersama BKPSDM dan Dinas Pendidikan, Senin (4/8). Pembahasan mencakup usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penerapan bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah dasar.
Sekretaris Komisi I DPRD Tidore, Sarmin Mustari atau Nobon, meminta BKPSDM lebih teliti dalam menyusun daftar honorer yang diusulkan ke Kementerian PAN-RB. Menurutnya, daftar nama yang masuk harus dipastikan benar-benar memenuhi syarat.
“BKPSDM tidak boleh hanya mengandalkan dokumen dari OPD. Harus ada verifikasi faktual di lapangan agar tidak terjadi kesalahan data,” ujar Nobon.
Kepala BKPSDM Tidore menyebut usulan formasi PPPK disusun berdasarkan regulasi. Ia menegaskan bahwa tenaga honorer yang diusulkan adalah mereka yang masuk data base ASN, pernah mengikuti seleksi, dan masih aktif bekerja minimal dua tahun.
Selain soal PPPK, rapat juga menyinggung kebijakan baru Dinas Pendidikan terkait pelajaran bahasa daerah di tingkat SD. Kepala Bidang SD, Yakub Ismail, mengatakan tahun ajaran ini bahasa daerah mulai diajarkan di kelas 4. Kurikulum telah disusun bersama akademisi Universitas Khairun Ternate.
“Ini kelas transisi. Materi sudah dipersiapkan dan bisa langsung diterapkan,” kata Yakub.
Sarmin menambahkan bahwa pelestarian bahasa daerah membutuhkan konsistensi tenaga pengajar. “Idealnya ada dua guru khusus bahasa daerah di setiap sekolah. Jangan sampai sering dimutasi, karena akan menghambat tujuan pelestarian,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Tidore, Zainuddin Umasangadji, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya Tidore. Ia menekankan, bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana mengenalkan adat dan tradisi Kesultanan.
“Mulai dari kelas 4 kami siapkan kamus dan guru yang mumpuni. Untuk kelas 1, anak-anak diperkenalkan pada ungkapan sederhana seperti sukurdofu (terima kasih) dan tabea (permisi). Dengan begitu mereka bisa mengingat bahwa pernah belajar bahasa Tidore di sekolah,” jelasnya.
Menurut Zainuddin, kebijakan ini juga penting di sekolah-sekolah dengan latar belakang siswa yang beragam. “Ketika anak-anak beranjak dewasa, mereka bisa mengenang bahwa di Tidore mereka pernah belajar bahasa daerah. Itu akan menjadi identitas yang melekat,” katanya. (@b)
